PONTIANAK, Kalbar – Kenaikan harga gas elpiji (LPG) nonsubsidi tabung 12 kg dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 memicu keluhan luas di masyarakat Kalimantan Barat. Kenaikan Rp36.000 per tabung ini dinilai kian memberatkan karena terjadi bersamaan dengan lonjakan harga BBM dan bahan pokok.
Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar, H. Badrut Tamam. AQ, menegaskan kenaikan ini tidak wajar. “Jika alasannya eskalasi konflik di Timur Tengah, itu bukan faktor utama. Indonesia beda dengan negara-negara Eropa. Kita makmur dan kaya sumber daya alam dan energi. Asal dikelola dengan baik, benar, serta tidak dikorupsi, harga tidak perlu setinggi ini,” tegasnya.
Badrun menyebut tren kenaikan sebenarnya sudah terprediksi. “Sudah _expected_ sih, karena lumayan ngikutin harga tiket pesawat yang bergantung avtur. Terus harga baru Pertamax Dex dan Pertamax Turbo yang naiknya jauh banget, jadi pasti gas elpiji nyusul,” ucapnya.
Pukul Semua Klaster Masyarakat
Lidik Krimsus RI Kalbar menyoroti dampak berlapis dari kenaikan serentak LPG dan BBM nonsubsidi. “Jeritan warga saat harga gas elpiji dan BBM naik bersamaan. Ini akan sangat menyengsarakan masyarakat, tidak hanya menengah, tapi seluruh klaster masyarakat akan terdampak,” kata Badrut Tamam.
Kenaikan LPG 12 kg umumnya langsung menekan sektor UMKM kuliner, laundry, hingga rumah tangga yang tidak mendapat akses LPG 3 kg subsidi. Ketika digabung dengan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax Dex yang juga naik, biaya produksi dan transportasi ikut terkerek.
“Pemerintah hanya slogan demi rakyat, tapi nyatanya tidak bertumpu pada kepentingan rakyat,” kritik Badrut Tamam. Ia mendesak pemerintah pusat mengevaluasi formula penyesuaian harga energi agar tidak melulu dibebankan ke konsumen saat harga komoditas global bergejolak.
Jeritan warga saat harga gas elpiji dan BBM nonsubsidi naik bersamaan. Ini akan sangat menyenangkan menyengsarakan masyarakat, tidak hanya masyarakat menengah, tapi seluruh klaster masyarakat akan terdampak.
Pemerintah hanya slogan demi rakyat, tapi nyatanya tidak bertumpu pada kepentingan rakyat banyak.
Lidik Krimsus RI Kalbar meminta transparansi perhitungan harga LPG nonsubsidi dan jaminan pasokan LPG 3 kg bersubsidi tidak terganggu. “Indonesia punya segalanya. Jangan sampai rakyat dikorbankan karena tata kelola yang buruk,” tutupnya.[]
Sumber: GDN
Editor: Lidik Krimsus RI Kalbar
Penulis: Khoiri Hamka
