Upah Rp700 Ribu/Kg Bukan dari Kupas Bawang, Istana Akui Belum Verifikasi Data Susanah
“Sebuah narasi kesejahteraan harus dibangun di atas fondasi data yang valid, bukan asumsi atau kesalahan komunikasi. Ketika fakta diluruskan, integritas kebijakan justru semakin teruji.”
(Redaksi Homepublik.id)
JAKARTA | 16 Agustus 2026 - Viralnya klaim Presiden Prabowo Subianto mengenai buruh pengupas bawang bernama Susanah yang disebut berpenghasilan Rp700.000 per kilogram kini mendapat koreksi penting. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh warganet, media independen, dan dikonfirmasi secara tidak langsung oleh pihak Istana, terungkap bahwa angka fantastis tersebut bukanlah upah murni dari aktivitas mengupas bawang, melainkan kemungkinan besar merupakan gabungan pendapatan dari sumber lain atau kesalahan penyebutan satuan dalam pidato kenegaraan pada Jumat (14/8/2026).
Menurut laporan investigasi lapangan dan cek fakta yang dilakukan berbagai komunitas petani di Bogor, rata-rata upah mengupas bawang merah atau putih di wilayah tersebut hanya berkisar Rp15.000–Rp30.000 per kilogram. Bahkan harga jual bawang itu sendiri di tingkat petani seringkali berada di bawah angka Rp700.000/kg, sehingga mustahil seorang buruh harian dibayar melebihi nilai komoditas yang sedang dikerjakannya.
Istana: "Nanti Dicek", Pengakuan Ketidaktahuan Data
Respons paling signifikan datang dari lingkungan kepresidenan. Dalam keterangannya kepada media, perwakilan Istana mengakui bahwa data spesifik mengenai upah Susanah belum diverifikasi secara ketat sebelum disampaikan dalam pidato kenegaraan.
"Kami akan mengecek kembali detail penghasilan Ibu Susanah. Mungkin ada komponen pendapatan lain seperti bonus musim panen, penjualan hasil olahan, atau pendapatan sampingan yang belum terurai dengan jelas saat penyampaian," ujar sumber Istana.
Pengakuan ini menjadi momen penting bagi transparansi pemerintahan. Alih-alih defensif, sikap "akan dicek" menunjukkan kesadaran bahwa narasi publik—terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak—harus berbasis realitas, bukan sekadar anekdot yang terdengar inspiratif namun menyesatkan.
Bahaya Narasi Tunggal yang Tidak Representatif
Kasus Susanah mengingatkan kita tentang risiko menggunakan satu contoh sukses ekstrem sebagai representasi kebijakan nasional. Bagi jutaan buruh tani lain yang masih bergulat dengan upah harian Rp80.000–Rp120.000, klaim "gaji kupas bawang 210 juta per bulan" bisa terasa seperti bentuk gaslighting kebijakan yang mengaburkan masalah struktural ketenagakerjaan pertanian.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Faisal Basri, menegaskan:
"Presiden boleh menceritakan kisah inspiratif, tetapi harus disertai konteks yang utuh. Jangan sampai euforia sesaat menutupi mata kita terhadap fakta bahwa UMP Jabar masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Kesejahteraan rakyat diukur dari median, bukan dari outlier."
Integritas Data = Integritas Kepemimpinan
Kepada Pemerintah: jadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga. Bentuk tim verifikasi khusus untuk setiap data yang akan disampaikan dalam pidato kenegaraan. Kepada Publik: tetap kritis namun proporsional. Apresiasi niat baik pemerintah untuk menyoroti pekerja informal, namun jangan biarkan narasi manis membuat kita lupa menuntut perbaikan sistemik berbasis data akurat.
Karena sejatinya, kepercayaan publik adalah aset paling rapuh. Sekali rusak karena ketidakakuratan data, butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya. Mari bangun dialog berbasis fakta, bukan asumsi. 🇮🇩️
Sumber: Klarifikasi Warganet & Komunitas Tani Bogor, Pernyataan Perwakilan Istana, Analisis Pengamat Ekonomi UI Dr. Faisal Basri, Data BPS Upah Buruh Tani Jabar 2026, Cek Fakta Media Independen Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Cek Fakta & Akuntabilitas Publik Homepublik.id
Penulis: Khoirun Nisa
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
