Tersangka Tambang Ilegal Konawe Utara Anton Timbang Hadiri Istana Bersalaman dengan Presiden Prabowo
“Hukum harus buta warna, bahkan terhadap mereka yang berjabat tangan dengan penguasa. Ketika seorang tersangka bisa leluasa masuk Istana sementara rakyat kecil ditahan karena kasus kecil, maka keadilan sedang diuji.”
(Andre Darmawan, Praktisi Hukum Sulawesi Tenggara)
JAKARTA | 3 Agustus 2026 - Nama Anton Timbang, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara sekaligus Direktur Utama PT Masempo Dalle, kembali menjadi sorotan tajam publik. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penambangan nikel ilegal di Konawe Utara ini terpantau hadir dalam agenda resmi kenegaraan di Istana Negara bersama Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (31/7/2026).
Kehadiran Anton memicu tanda tanya besar, mengingat sebelumnya ia sempat mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri dengan alasan sakit. Foto-foto kebersamaannya dengan Presiden dan jajaran Kadin pusat kini viral dan memicu spekulasi mengenai konsistensi pemberantasan tambang ilegal.
Status Hukum: Tersangka Sejak Maret 2026
Berdasarkan data Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) Kejaksaan Agung, perkara Anton Timbang telah memasuki tahap penyidikan dengan nomor BP/27/VI/RES.55/2026/Dittipidter. Ia disangkakan melanggar Pasal 89 jo Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bareskrim Polri pada Desember 2025 atas aktivitas pengangkutan sekitar 15.000 ton bijih nikel (ore) tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan lindung seluas 141,91 hektare di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan. Lokasi tersebut sebelumnya sudah disegel oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan bentukan Presiden Prabowo sendiri pada Oktober 2025.
Misteri "Sakit" vs Kehadiran di Istana
Publik mempertanyakan bagaimana seorang tersangka yang mengaku sakit hingga tidak bisa memenuhi panggilan polisi, tiba-tiba tampak sehat bugar saat menghadiri acara kenegaraan di Jakarta.
"Ini sangat aneh. Jika memang sakit, bagaimana ia bisa terbang ke Jakarta dan beraktivitas normal di Istana? Ini menunjukkan adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan masyarakat," ujar praktisi hukum Sultra, Andre Darmawan.
Meski demikian, Bareskrim Polri menyatakan bahwa Anton Timbang belum ditahan karena masih dalam tahap pengembangan kasus untuk mendalami durasi operasi ilegal dan kemungkinan keterlibatan oknum lain di belakangnya.
Integritas Pemberantasan Korupsi & Kejahatan Lingkungan Harus Sejalan
Kasus Anton Timbang adalah ujian berat bagi kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo yang sejak awal mencanangkan perang tegas terhadap tambang ilegal. Jika tersangka bisa dengan bebas bersosialisasi di pusat kekuasaan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil?
Kepada Bareskrim: selesaikan penyelidikan dengan transparan dan jangan tebang pilih. Kepada Istana: pastikan setiap tamu yang diterima memiliki rekam jejak bersih dari kejahatan lingkungan. Karena sejatinya, kemuliaan sebuah negara bukan dari seberapa banyak tamunya, tetapi dari seberapa kuat ia melindungi hutannya dari para perusak berkedok pengusaha.
Sumber: Data SIPP Kejaksaan Agung, Laporan Bareskrim Polri, Pantauan Media Sosial Akun Sekretariat Kabinet RI, Pernyataan Praktisi Hukum Andre Darmawan, & Analisis Penegakan Hukum Lingkungan
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Khoirun Nisa
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
