Pergunakan APBD Pada Peruntukannya
PONTIANAK, Kalimantan Barat (Senin, 27 April 2026) – Ketua Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Khusus (Lidik Krimsus) RI Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat, H. Badrut Tamam AQ, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota seluruh Indonesia. Ia mendesak para pemimpin daerah untuk segera menghentikan praktik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menciderai kepentingan rakyat.
H. Badrut menilai, kebijakan anggaran yang tidak pro-rakyat bukan hanya kesalahan administratif, melainkan "alarm" bahaya yang dapat meruntuhkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
"Jika hal ini tidak dijaga dengan baik, maka bisa dipastikan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal utama yang jika retak, sangat sulit untuk diperbaiki," ujar H. Badrut Tamam AQ di Ballroom Pontianak, Senin (27/4/2026).
Ancaman Gelombang Demonstrasi dan Pemakzulan
Lebih lanjut, H. Badrut memprediksi bahwa akumulasi kesalahan kebijakan yang terus-menerus akan memicu ledakan kemarahan publik. Ia mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan, rakyat memiliki kekuatan untuk menuntut pertanggungjawaban melalui aksi massa besar-besaran.
"Tak ayal, ke depan salah kebijakan yang terus menerus dilakukan itu akan dijadikan kekuatan oleh rakyat dengan melakukan aksi demonstrasi besar yang mampu mengancam posisi Bupati, Walikota, hingga Gubernur. Kemarahan publik ini akan menjadi sandungan bagi pemerintah daerah," tegasnya.
Jangan Anggap Remeh "People Power"
Ia juga menyinggung fakta bahwa sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah sebelumnya telah diproses hukum bahkan dimakzulkan akibat kehilangan kepercayaan publik dan terbukti melanggar aturan dalam pengelolaan anggaran.
Tuntut Realisasi Janji Kampanye, Bukan Omong Kosong
Menurut H. Badrut, masyarakat saat ini sudah cerdas dan tidak lagi terpukau oleh retorika manis. Mereka membutuhkan bukti nyata kerja pemimpinnya, baik dari sisi eksekutif maupun yudikatif.
"Masyarakat butuh realisasi kerja nyata dari para pemimpin. Publik menanti program-program yang telah disampaikan saat kampanye politik, tidak muluk-muluk hanya menginginkan bukti nyata," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa prioritas utama penggunaan APBD haruslah bertumpu pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, penyediaan fasilitas publik yang layak, serta penunjang layanan dasar lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
"Jangan sampai APBD justru menjadi alat untuk memperkaya segelintir oknum atau membiayai kegiatan yang tidak bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Itu sama saja dengan menggali lubang kubur bagi jabatan sendiri," pungkas H. Badrut menutup pernyataannya.
Lidik Krimsus RI Kalbar berkomitmen akan terus memantau setiap kebijakan daerah dan siap menampung serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang merugikan negara dan rakyat.[]
Sumber: Gerakan Damai Nusantara
Editor: Lidik Krimsus RI Kalbar
Penulis: Khoiri Hamka
