Dari Pedalaman Kalimantan Barat: Krisis BBM Subsidi Kalbar Ancam Lumpuhkan Ekonomi, Desakan Tegas Agar Jadi Isu Nasional
“Jika sektor logistik lumpuh, maka perekonomian Kalimantan Barat akan terhenti total. Jangan biarkan kebijakan energi hanya menguntungkan segelintir oknum sementara rakyat kecil di pelosok tercekik harga mahal.”
(H. Badrut Tamam. AQ (Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar)
PONTIANAK | 29 Juli 2026 - Kalimantan Barat kini berada di persimpangan kritis. Di satu sisi, ribuan sopir truk di Kota Pontianak menggelar aksi damai menuntut pemberantasan mafia solar subsidi. Di sisi lain, warga pedalaman Kabupaten berteriak lirih karena harus membeli Pertalite seharga Rp14.000–Rp15.000 per liter akibat penghentian sub penyalur.
Dua fenomena ini menyatu menjadi satu tuntutan besar: Apakah pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, akan segera menjadikan krisis BBM di Kalbar sebagai isu nasional? Jika tidak, ancaman kelumpuhan ekonomi dan chaos sosial semakin nyata di depan mata.
Realita Pahit Pedalaman: Solar Rp19.000 hingga 24.000/Liter di Ujung Negeri
Sementara di kota antrean masih bisa diukur dengan waktu, di desa-desa terpencil kelangkaan BBM diukur dengan daya beli yang hancur dan menyengsarakan rakyat.
Ketua Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Kriminal Khusus (Lidik Krimsus) Republik Indonesia, Badrut Tamam. AQ membeberkan fakta mengerikan: jarak puluhan hingga ratusan kilometer dari SPBU memaksa warga bergantung pada calo.
"Di lapangan, Pertalite mencapai Rp14.000–Rp15.000, sedangkan Solar melonjak hingga Rp17.000 bahkan Rp24.000 per liter di daerah terjauh. Bagaimana masyarakat kecil dapat menjalankan aktivitas ekonomi jika kebutuhan pokok seperti BBM sudah di luar kemampuan?" ujarnya.
Skandal Mafia Kota: Truk Bak Tinggi Bertutup Terpal Diduga Milik "Bos" Masuk Berulangkali Tanpa Antre Menyelinap Diantara Truk Pengantri, Rakyat Dipaksa Beli Bundling
Di area perkotaan modus kejahatannya lebih terstruktur. Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar, H. Badrut Tamam. AQ, mengungkap adanya kolusi antara oknum SPBU dengan pengepul BBM yang diduga afiliasi dengan perusahaan tambang dan sawit.
"Jika mengisi di SPBU Warga biasa dipaksa beli bundling Solar + Dexlite sehingga harganya jadi Rp10.485 hingga 13.000 per liter, sementara truk-truk bertutup terpal milik 'bos' masuk tanpa antre," beber beberapa sopir kepada Badrut.
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) untuk tidak takut pada kuasa modal dan segera membongkar jaringan ini sebelum memicu demonstrasi massal yang lebih besar. Cukuplah demo para sopir truk dan ekspedisi kemarin menjadi demo terakhir akibat kelangkaan BBM bersubsidi berupa solar.
Tuntutan Mendesak: Dari Istana hingga Lapangan
Gabungan tekanan dari elemen masyarakat ini menghasilkan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Pusat dan Daerah:
1. Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan langsung menginstruksikan evaluasi total terhadap kebijakan distribusi BBM di daerah 3T dan kawasan industri.
2. BPH Migas dan Pertamina wajib mengembalikan fungsi sub penyalur di pedalaman dan menerapkan sistem digitalisasi ketat di SPBU untuk mencegah pencurian kuota.
3. APH (Aparat Penegak Hukum) harus menindak tegas setiap oknum, baik itu pemilik SPBU nakal maupun korporasi yang menggunakan solar subsidi untuk operasional industri.
Keadilan Energi Adalah Kunci Kemakmuran
Krisis BBM di Kalimantan Barat bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan ujian integritas negara dalam menjamin keadilan sosial. Rakyat Kalbar, baik yang tinggal di gedung bertingkat Pontianak maupun di gubuk-gubuk tepi sungai di Kalbar, mereka juga memiliki hak yang sama atas energi yang adil.
Kepada Pemerintah Pusat: jangan tunggu sampai Kalbar lumpuh total baru bergerak. Kepada Korporasi: hentikan eksploitasi dan penyelewengan Migas dan kekayaan negara. Karena sejatinya, kemakmuran sebuah daerah tidak diukur dari seberapa banyak tonase batu bara atau CPO yang diekspor, tetapi dari seberapa sejahtera rakyatnya yang bisa mengakses bahan bakar dengan cukup dan harga wajar setiap harinya.[]
Sumber: Pernyataan H. Badrut Tamam. AQ (Lidik Krimsus RI Kalbar), Surat Pengaduan Nurjali, S.Pd.I. (LIN Kubu Raya) kepada Presiden RI, Pantauan Lapangan Tim Homepublik.id, Data Harga Eceran BBM Lokal, & Analisis Kebijakan Energi Nasional Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Khoiri Hamka, Redaksi Utama Pontianak
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
#KrisisBBMKalbar #PrabowoSubianto #MafiaSolar #LidikKrimsusRIKalbar #KubuRaya #KeadilanEnergi #BPHMigas
