Prabowo Target Tutup 750 Perusahaan Pelat Merah, Sisakan Hanya 300 yang Produktif
“BUMN bukan tempat berlindung bagi mereka yang malas bekerja. BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi yang produktif, efisien, dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Jika tidak, lebih baik ditutup.”
(Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia)
JAKARTA | 18 Agustus 2026 - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang struktur perekonomian nasional dengan langkah drastis: menargetkan penutupan lebih dari 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).
Tujuannya jelas: menciptakan ekosistem BUMN yang ramping, tangkas, dan bebas dari beban inefisiensi yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Dari total sekitar 1.074 BUMN yang ada saat ini, pemerintah menargetkan hanya menyisakan maksimal 300 perusahaan yang benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat.
Jejak Efisiensi: Hemat Rp50 Triliun, Target Rp70 Triliun
Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya restrukturisasi yang telah dimulai sebelumnya, di mana pemerintah berhasil menutup 290 BUMN tidak produktif. Hasilnya? Penghematan biaya operasional (overhead) mencapai Rp50 triliun, yang berasal dari pemangkasan gaji direksi/komisaris, perjalanan dinas mewah, sewa gedung, hingga penggunaan kendaraan resmi.
Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini bukan untuk ditumpuk di kas negara, melainkan akan dialihkan untuk kepentingan publik.
"
Anggaran yang berhasil dihemat akan kami gunakan untuk merenovasi sekolah, memperbaiki puskesmas, dan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Kami menargetkan total penghematan lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026," ujarnya.
Kriteria Ketat: Produktivitas Adalah Harga Mati
Pemerintah menekankan bahwa kriteria pertahannya bukan berdasarkan besarnya aset atau sejarah panjang perusahaan, melainkan kemampuan menciptakan produktivitas dan manfaat ekonomi nyata. BUMN yang masih bertahan dalam pola bisnis lama, merugi kronis, atau hanya menjadi 'tikus-tikus kantor' tanpa kontribusi berarti, akan masuk dalam daftar hitam untuk dibubarkan atau digabungkan.
Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan besar. Proses penutupan ratusan BUMN memerlukan kajian matang terkait dampak sosial, terutama nasib ribuan karyawan yang terdampak, status aset negara, serta kelangsungan layanan publik yang mungkin selama ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Transparansi Kunci Keberhasilan Restrukturisasi
Kepada Para Direksi BUMN: Bersiaplah untuk era baru yang penuh tuntutan kinerja. Tidak ada lagi ruang untuk kemalasan atau manipulasi laporan keuangan.
Kepada Rakyat Indonesia: Awasi proses ini. Pastikan efisiensi yang dilakukan benar-benar berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar alasan untuk privatisasi terselubung.
Karena sejatinya, kekayaan negara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada rakyat. Mari dukung langkah berani Presiden Prabowo untuk membersihkan tubuh BUMN dari penyakit kronis inefisiensi. 🇮🇩
Sumber: Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR, Laporan Kementerian BUMN, & Analisis Ekonomi Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Ekonomi & Pemerintahan Homepublik.id
Penulis: Selamet Riadi, Redaktur Kalbar
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
