"Saya Tak Akan Lindungi Siapa Pun, Sekalipun Keluarga Sendiri"
“Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada tempat bagi arogansi, apalagi jika itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan kekuasaan. Jika ada yang merasa dirugikan, laporkan saja. Saya tidak akan ikut campur, apalagi menghalangi proses hukum.”
(Sujiwo, Bupati Kubu Raya)
KUBU RAYA | 12 Agustus 2026 - Gelombang protes publik terkait dugaan aksi arogansi di RSUD Tuan Besar Syarif Idrus (TBSI) Rasau Jaya akhirnya mendapat respons tegas dari pucuk pimpinan daerah. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, secara resmi buka suara pada Rabu (12/8/2026). Dengan nada serius dan tanpa basa-basi, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap perilaku tersebut, bahkan siap memproses siapa pun yang terlibat sesuai jalur hukum, tanpa memandang status atau kedekatan personal.
Pernyataan ini keluar setelah isu viral tersebut memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, terutama terkait keterlibatan oknum yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah. Sujiwo menjelaskan, keterlambatan responsnya sebelumnya disebabkan oleh suasana berkabung yang sedang dialami, namun kini ia memilih bersikap transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Prinsip Supremasi Hukum: Tidak Ada Perlindungan Khusus
Dalam konferensi pers singkatnya, Sujiwo menekankan bahwa prinsip "equality before the law" (kesetaraan di hadapan hukum) adalah harga mati. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa jika pihak yang terbukti melakukan arogansi atau pelanggaran adalah bagian dari keluarganya sendiri, ia justru akan menjadi pihak pertama yang mengecam.
"Harusnya kalau mereka keluarga saya, mereka menjaga saya, menjaga nama baik pemerintah daerah, bukan sebaliknya mencorengnya," ujar Sujiwo dengan nada penekanan. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa era "backing" atau perlindungan berbasis nepotisme di Kubu Raya telah berakhir.
Sujiwo juga mempersilakan masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor ke aparat penegak hukum. "Saya pastikan saya tidak akan ikut campur, apalagi sampai menghalang-halangi. Semua harus diproses sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Evaluasi Pelayanan Kesehatan: Mengedepankan Hati dan Empati
Kasus ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Kubu Raya untuk kembali mengevaluasi standar pelayanan di fasilitas kesehatan milik daerah. Sebelumnya, Sujiwo telah berulang kali mengingatkan tenaga kesehatan di RSUD TBSI untuk mengedepankan pelayanan yang berhati dan berempati, mengingat mereka berhadapan langsung dengan pasien dalam kondisi rentan.
Arogansi, dalam bentuk apa pun, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sumpah profesi dan amanah publik. Sujiwo berkomitmen untuk melakukan penertiban internal jika ditemukan adanya unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh staf RSUD, terlepas dari siapa pelakunya.
Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Tameng Impunitas
Kepada Aparat Penegak Hukum: usut tuntas kasus ini tanpa tekanan politik. Buktikan bahwa hukum di Kubu Raya benar-benar tajam ke bawah dan lurus ke atas. Kepada Keluarga Pejabat: jagalah perilaku. Nama besar pemimpin daerah adalah aset publik, bukan properti pribadi yang bisa digunakan untuk intimidasi.
Karena sejatinya, legitimasi seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak kerabat yang dilindunginya, tetapi dari seberapa adil ia menegakkan hukum di depan mata rakyatnya. Sikap Sujiwo hari ini adalah langkah awal pemulihan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi Kubu Raya.🇮🇩
Sumber: Pernyataan Resmi Bupati Sujiwo (12/8/2026), Laporan Warga Terkait Insiden RSUD Rasau Jaya, Arsip Berita Homepublik.id, Analisis Tata Kelola Pemerintahan Daerah Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Hukum & Politik Daerah Homepublik.id
Penulis: Selamet Riadi, S.Pd Redaksi Kalbar
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
