Pontianak, Kalimantan Barat (29 April 2026) - Aroma ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sosial kembali mencuat. Di Kantor Lurah Siantan Hilir, Kota Pontianak, beras bantuan untuk warga kurang mampu dikabarkan menumpuk di gudang, namun hingga kini belum juga dibagikan kepada masyarakat yang berhak.
Ironisnya, di tengah kebutuhan mendesak warga, distribusi bantuan justru terkesan berbelit. Sejumlah warga yang mendatangi langsung kantor lurah untuk mempertanyakan hak mereka, harus pulang dengan kekecewaan. Alasan yang diberikan pun dinilai tidak masuk akal.
“Belum bisa dibagikan, masih mau rapat tim dulu,” ungkap lurah kepada warga.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan. Pasalnya, bantuan sosial semestinya menjadi solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan malah terhambat oleh alasan administratif yang terkesan dibuat-buat.
Di lapangan, fakta bahwa beras masih tersimpan di gudang semakin mempertegas adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi. Warga pun mulai mempertanyakan transparansi dan keseriusan aparat kelurahan dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Harian FBN-RI Kota Pontianak, Edi Samat, dengan tegas mengkritik kondisi ini. Ia menilai ada ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat.
“Apakah memang sesulit ini warga untuk mendapatkan jatah beras miskin? Ini hak mereka, bukan untuk ditunda-tunda. Kalau beras sudah ada, kenapa harus menunggu rapat? Rakyat butuh makan, bukan alasan,” tegasnya.
Edi juga mendesak agar aparat terkait tidak berlindung di balik prosedur, tetapi lebih mengedepankan empati dan tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi bantuan bisa berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat.
Lebih jauh, ia meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas turun tangan jika ditemukan indikasi kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan.
“Kita tidak ingin ada permainan dalam bantuan sosial. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika ada yang lalai atau sengaja menahan, harus ditindak tegas,” tambahnya.
Kasus ini menjadi cermin bahwa pengelolaan bantuan sosial masih menyisakan banyak persoalan di tingkat bawah. Transparansi, kecepatan, dan kepekaan seharusnya menjadi prinsip utama, bukan sekadar formalitas.
Masyarakat kini menunggu bukan hanya beras dibagikan, tetapi juga jawaban: apakah bantuan ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar program tanpa hati?
Sumber: FBN Pontianak
Editor: Lidik Krimsus RI Kalbar
Penulis: Khoiri Hamka
