Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Ketenagakerjaan Setingkat Menteri
“Ini bukan sekadar jabatan. Ini adalah jembatan antara kekuasaan dan kaum buruh. Said Iqbal masuk Istana bukan untuk diam, tapi untuk memastikan suara pekerja didengar langsung oleh Presiden.”
(Analis Homepublik.id)
JAKARTA | 8 Juni 2026
Hari ini, Senin (8/6/2026), Istana Negara menjadi saksi sejarah baru dalam hubungan negara dan kaum buruh. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan.
Pelantikan yang berlangsung sore hari pukul 16.30 WIB ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024. Posisi Said Iqbal setara dengan menteri, sebuah langkah strategis yang menempatkan wakil langsung dari gerakan buruh di lingkaran terdekat kekuasaan eksekutif.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat posisi politik Said Iqbal dan Partai Buruh yang selama Pilpres 2024 bersikap independen dan bahkan sempat menolak dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Lantas, apa makna di balik pelantikan ini? Apakah ini bentuk rekonsiliasi politik, atau strategi pragmatis Prabowo untuk mengamankan stabilitas sosial?
Dari "Non-Koalisi" ke Lingkaran Dalam Istana
Pada masa kampanye Pilpres 2024, Partai Buruh di bawah komando Said Iqbal mengambil sikap tegas: tidak berkoalisi dengan partai pendukung UU Cipta Kerja dan secara spesifik menolak mendukung Anies Baswedan karena alasan kepercayaan politik. Mereka memilih jalan independen, membuka peluang dukungan hanya jika visi-misi calon presiden sejalan dengan kepentingan pekerja.
Setelah kemenangan Prabowo-Gibran, Said Iqbal menyatakan dukungan terhadap pemerintahan baru demi mewujudkan "negara sejahtera". Namun, ia tetap menegaskan bahwa Partai Buruh akan terus memperjuangkan penghapusan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dan sistem outsourcing.
Pelantikan hari ini menunjukkan bahwa Prabowo memilih pendekatan inklusi daripada konfrontasi. Dengan membawa Said Iqbal ke dalam struktur pemerintahan, Prabowo mencoba meredam potensi gejolak sosial dari kalangan buruh yang selama ini dikenal vokal dalam demonstrasi besar-besaran.
Potensi & Tantangan Said Iqbal di Istana
Sebagai Penasihat Khusus, Said Iqbal memiliki akses langsung kepada Presiden untuk memberikan masukan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Beberapa potensi positif dari langkah ini meliputi:
1. Komunikasi Langsung: Isu-upah minimum, PHK massal, dan jaminan sosial dapat dibahas langsung tanpa birokrasi panjang.
2. Stabilitas Industri: Kehadiran tokoh buruh di Istana diharapkan dapat mencegah aksi demo besar yang sering mengganggu aktivitas ekonomi.
3. Revisi Regulasi Pro-Pekerja: Said Iqbal berpotensi mendorong revisi aturan turunan UU Cipta Kerja yang lebih menguntungkan pekerja, seperti pembatasan kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) dan penguatan serikat pekerja.
Namun, tantangan terbesar adalah konflik kepentingan. Sebagai ketua partai politik dan pemimpin serikat, Said Iqbal harus menjaga independensinya. Jika ia terlalu dekat dengan kekuasaan, apakah suaranya masih akan dianggap representatif oleh jutaan anggota KSPI di lapangan? Ataukah ia akan dianggap telah "ditjinakkan" oleh Istana?
Reaksi Publik & Kaum Buruh: Harapan vs Skeptisisme
Di media sosial, reaksi terbelah. Sebagian anggota KSPI menyambut gembira, melihat ini sebagai kemenangan diplomasi perjuangan buruh.
"Akhirnya, suara kami ada di meja Presiden," ujar seorang anggota KSPI di Jakarta.
Namun, sebagian aktivis buruh independen dan LSM hak asasi manusia menyuarakan skeptisisme. Mereka khawatir pelantikan ini hanyalah simbolis untuk membungkam kritik. "Jangan-jangan, setelah jadi penasihat, Said Iqbal tidak lagi berani mengkritik pemerintah saat upah diturunkan atau hak buruh dilanggar," kata seorang aktivis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Ujian Pertama: Nasib UU Cipta Kerja & Outsourcing
Ujian nyata bagi Said Iqbal akan segera datang. Ia telah berjanji untuk mendorong penghapusan sistem outsourcing dan revisi klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Apakah Prabowo akan mengakomodasi tuntutan ini? Ataukah tekanan dari kalangan pengusaha dan investor asing akan membuat janji tersebut hanya berhenti di wacana?
Jika Said Iqbal berhasil mendorong perubahan nyata, legasinya sebagai jembatan antara buruh dan negara akan tercatat emas. Namun, jika ia gagal, pelantikan ini bisa menjadi bumerang bagi kredibilitas KSPI dan Partai Buruh di mata anggotanya sendiri.
Epilog: Strategi Baru Prabowo Mengelola Sosial
Pelantikan Said Iqbal adalah bagian dari strategi besar Prabowo Subianto dalam mengelola stabilitas nasional. Dengan merangkul tokoh-tokoh potensial oposisi atau independen ke dalam struktur pemerintahan, Prabowo mencoba menciptakan koalisi semesta yang inklusif.
Bagi Said Iqbal, ini adalah momen krusial. Ia harus membuktikan bahwa jabatannya bukan sekadar gelar, melainkan alat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan pekerja Indonesia. Rakyat dan kaum buruh menanti: Apakah Said Iqbal akan menjadi suara perubahan, atau sekadar hiasan di Istana?
Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, dinamika ketenagakerjaan di Indonesia memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian, namun juga harapan.[]
Sumber: Rilis Resmi Istana Kepresidenan & Pernyataan Said Iqbal
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Wawa
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
