CELIOS Sorot Potensi Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Senior BI: Intervensi Politik Ancam Stabilitas Rupiah
“Ketika kedekatan darah menjadi kualifikasi utama di atas kompetensi moneter, maka independensi bank sentral hanyalah ilusi. Ekonomi tidak bisa dijalankan dengan logika dinasti.”
(Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS)
JAKARTA | 29 Juli 2026 - Pasca pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, nama Thomas Djiwandono—keponakan Presiden Prabowo Subianto—mencuat sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi strategis Deputi Gubernur Senior.
Lembaga think-tank CELIOS (Center for Economic and Law Studies) menyuarakan keprihatinan mendalam atas potensi penunjukan tersebut. Menurut mereka, langkah ini berisiko mengubah BI dari lembaga teknis yang independen menjadi alat politik pemerintah.
Kekhawatiran Intervensi dan Kurangnya Kompetensi Moneter
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai bahwa peluang Thomas Djiwandono makin terbuka lebar, terutama jika Destry Damayanti—yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara—nantinya ditunjuk sebagai Gubernur BI definitif. Namun, CELIOS meragukan kedalaman kompetensi Thomas di bidang kebijakan moneter yang kompleks.
"Selain karena latar belakang pendidikan, kedekatan dengan Presiden menjadi sumber masalah. Jika Thomas naik jabatan, perekonomian akan makin suram karena intervensi pemerintah terhadap BI akan semakin nyata," jelas Nailul Huda kepada media di Solo, Jawa Tengah.
Huda memperingatkan bahwa intervensi kebijakan moneter demi kepentingan politik jangka pendek justru akan membuat perekonomian nasional menjadi tidak stabil dan rentan terhadap guncangan eksternal.
Risiko Tinggi bagi Stabilitas Rupiah
Sorotan senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Ia menyebut bahwa penunjukan figur berbasis hubungan kekerabatan pada posisi vital seperti BI adalah keputusan berisiko tinggi.
"Kalau Presiden mencalonkan keponakannya sendiri, maka itu keputusan yang berisiko tinggi. Ada penunjukkan politik yang makin memperburuk stabilitas rupiah. Investor asing akan membaca ini sebagai sinyal melemahnya tata kelola ekonomi," tutur Bhima.
Ia menegaskan bahwa jabatan Deputi Gubernur Senior idealnya diisi oleh figur internal bank sentral yang memiliki rekam jejak panjang dan integritas teknis, bukan melalui jalur "titipan" politik.
Peluang Besar di Tengah Dominasi Koalisi Pemerintah
Meskipun menuai kritik, peluang Thomas Djiwandono dinilai sangat besar mengingat mayoritas anggota DPR saat ini berasal dari koalisi pendukung pemerintah. Hal ini memudahkan proses persetujuan dan pengesahan calon pejabat BI di tingkat parlemen.
Independensi Bukan Intervensi, BI Adalah Harga Mati
Kasus potensi penunjukan Thomas Djiwandono adalah ujian berat bagi kredibilitas institusi Bank Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto. Publik menunggu apakah prinsip good governance dan independensi bank sentral masih dijunjung tinggi, ataukah tunduk pada dinamika kekuasaan keluarga.
Kepada Presiden Prabowo: buktikan bahwa meritokrasi masih berlaku di kabinet Anda. Kepada DPR: jangan jadikan persetujuan pejabat BI sebagai transaksi politik. Karena sejatinya, nilai tukar rupiah adalah cerminan dari kepercayaan dunia terhadap integritas pengelola ekonomi bangsa.[]
Sumber: Pernyataan Nailul Huda & Bhima Yudhistira (CELIOS), Analisis Struktur Kepemilikan Saham & Koalisi DPR, Arsip Berita Ekonomi Bisnis Indonesia, & Analisis Independensi Bank Sentral Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Politik & Ekonomi Homepublik.id
Penulis: Sulaiman, S.Pd
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
