Tito Karnavian Perintahkan Kepala Daerah Bedah Total Anggaran 2027
“Efisiensi bukan sekadar wacana, melainkan kewajiban moral. Jika ada kepala daerah yang mengaku 'kehabisan uang' dan minta top-up DAU, saya akan turun langsung. Sudah efisien atau belum, kita bedah sampai ke akar-akarnya.”
(Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI)
JAKARTA | 4 Agustus 2026 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, kembali menegaskan komitmennya untuk menekan pemborosan di tingkat pemerintah daerah (pemda). Dalam keterangannya di Menara Bidakara, Jakarta, pada Senin (3/8/2026), Tito secara eksplisit mendorong seluruh kepala daerah untuk melanjutkan program efisiensi anggaran secara lebih agresif dalam penyusunan APBD tahun 2027.
Langkah ini diambil menyusul temuan Kemendagri yang masih menemukan banyak celah pemborosan, mulai dari mark-up pemeliharaan, belanja makanan-minuman berlebihan, hingga perjalanan dinas yang tidak efektif.
Potret Pemborosan: Dari Zoom Meeting hingga Mark-Up Pemeliharaan
Tito menyoroti beberapa pos pengeluaran yang sering menjadi "sarang" inefisiensi di pemda:
1. Belanja Operasional Pegawai: Seringkali membengkak tanpa indikator kinerja yang jelas.
2. Pemeliharaan & Perawatan: Banyak item yang di-mark up harganya jauh di atas standar pasar.
3. Rapat & Perjalanan Dinas: Masih banyak kegiatan yang sebenarnya bisa disederhanakan atau diganti dengan pertemuan virtual (Zoom meeting).
"Banyak kegiatan bisa disederhanakan. Jangan malu menggunakan teknologi untuk menghemat anggaran negara," tegasnya.
Peringatan Keras: Jangan Tertipu Birokrasi Internal
Poin paling tajam dari pernyataan Mendagri adalah peringatan kepada para kepala daerah untuk tidak pasif terhadap birokrasi di bawahnya. Tito meminta mereka untuk lebih teliti dan kritis dalam membedah proposal anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu," ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Tito, kepala daerah harus memegang kendali penuh atas arah kebijakan fiskal daerahnya dan tidak hanya menjadi penanda tangan dokumen yang disiapkan oleh staf teknis.
Ancaman Audit: Tidak Ada DAU Tambahan Tanpa Efisiensi
Sebagai bentuk penegakan disiplin fiskal, Tito memastikan bahwa Pemerintah Pusat tidak akan serta-merta mengabulkan permintaan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU). Setiap daerah yang mengajukan tambahan dana akan melalui proses audit ketat oleh tim Kemendagri.
"Kalau ada yang menyatakan 'Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang', fine, kita akan turun. Efisiensi sudah lakukan enggak, kita bedah," pungkasnya.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk program-program yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk membiayai kemalasan struktural atau proyek-proyek abstrak.
Anggaran Rakyat, Bukan Uang Pribadi
Desakan Mendagri Tito Karnavian adalah pengingat keras bahwa jabatan kepala daerah adalah amanah pengelolaan keuangan negara. Di tengah tantangan ekonomi global, ketatnya anggaran daerah harus dijawab dengan kreativitas dan integritas, bukan dengan alasan "kekurangan dana".
Kepada Para Kepala Daerah: jadilah pemimpin yang berani memangkas lemak birokrasi. Kepada Masyarakat: awasi penggunaan APBD di daerahmu. Karena sejatinya, kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari seberapa mewah gedung kantornya, tetapi dari seberapa efisien dan transparan uang rakyat dikelola untuk melayani mereka.[]
Sumber: Pernyataan Resmi Mendagri Tito Karnavian di Menara Bidakara, Laporan Rapat Kerja Kemendagri, Data Evaluasi Fiskal Daerah Tahun 2025-2026, & Analisis Tata Kelola Keuangan Daerah Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Pemerintahan & Ekonomi Homepublik.id
Penulis: Khoirun Nisa
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
