Homepublik.id|Media Nasional Terdepan 18 Juta Keluarga Terjepit, 9 Juta Masih "Menumpang" Hidup di Rumah Orang Lain
“Rumah bukan sekadar aset properti atau simbol status sosial. Ia adalah hak asasi paling dasar. Ketika 9 juta keluarga masih harus 'menumpang' hidup, itu bukan sekadar statistik, melainkan tanda bahwa tangga mobilitas sosial kita sedang rusak.”
(Redaksi Homepublik.id)
JAKARTA | 14 Agustus 2026 - Angka yang mencengangkan kembali terungkap ke permukaan. Data terbaru yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk sorotan media nasional, menunjukkan bahwa 18,01 juta rumah tangga di Indonesia masih bergulat dengan persoalan kelayakan tempat tinggal. Lebih memilukan lagi, sekitar 9 juta keluarga di antaranya terpaksa menjalani hidup dengan cara menumpang di rumah kerabat, orang tua, atau pihak lain karena ketidakmampuan memiliki hunian sendiri.
Fakta ini menjadi tamparan keras bagi narasi pertumbuhan ekonomi yang sering digaungkan pemerintah. Di balik gemerlap gedung pencakar langit di kota-kota besar, terdapat jutaan warga yang masih tidur di ruang tamu saudaranya, tanpa kepastian kapan mereka bisa memiliki kunci rumah sendiri.
Definisi "Layak" yang Semakin Jauh Digapai
Persoalan hunian layak tidak bisa direduksi hanya pada ada atau tidaknya atap di atas kepala. Kelayakan mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi yang sehat, listrik stabil, lingkungan aman, serta privasi yang terjaga. Bagi banyak keluarga miskin perkotaan dan pedesaan, standar ini masih menjadi mimpi mahal.
Kenaikan harga tanah yang spekulatif, terutama di kawasan penyangga ibu kota dan pusat ekonomi regional, telah mengubah rumah dari kebutuhan primer menjadi komoditas investasi yang sulit dijangkau oleh pekerja berpenghasilan rendah (MBR).
Jebakan "Rumah Murah" di Ujung Kota
Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Perumnas telah menggelontorkan berbagai program subsidi perumahan seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Namun, kritikus menyoroti adanya kesenjangan lokasi. Banyak unit rumah subsidi dibangun di area yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
"Rumah yang murah tetapi jauh justru membebani. Biaya transportasi dan waktu tempuh yang tinggi akhirnya memakan habis penghematan dari harga rumah itu sendiri," ujar seorang pengamat kebijakan publik. Akibatnya, banyak unit rumah subsidi yang kosong atau dialihfungsikan karena tidak praktis bagi penghuninya yang bekerja di pusat kota.
9 Juta Keluarga Menumpang: Luka Sosial yang Tersembunyi
Fenomena "menumpang" adalah indikator nyata ketimpangan ekonomi. Kondisi ini sering kali memicu ketegangan sosial dalam keluarga besar, mengurangi privasi, dan menghambat perkembangan psikologis anak-anak akibat keterbatasan ruang gerak. Faktor penyebabnya kompleks: stagnasi upah, sulitnya akses kredit perbankan bagi sektor informal, hingga alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan komersial.
Rumah Adalah Hak, Bukan Hadiah
Kepada Pemerintah Pusat & Daerah: hentikan pendekatan proyek fisik semata. Bangunlah ekosistem hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal dan lapangan kerja. Pastikan subsidi benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, bukan hanya mereka yang punya akses birokrasi.
Kepada Pengembang & Bank: ciptakan skema pembiayaan yang inovatif dan manusiawi. Jangan biarkan bunga kredit menjadi jerat yang membelenggu generasi muda.
Karena sejatinya, martabat sebuah bangsa diukur dari bagaimana ia memastikan setiap warganya memiliki tempat untuk pulang yang aman, sehat, dan penuh kepastian. Krisis hunian adalah krisis kemanusiaan. Saatnya negara hadir lebih nyata, bukan hanya dalam janji kampanye.🇮🇩
Sumber: Data Kompilasi BPS & Kementerian PUPR, Analisis Ekonomi Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis:
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
