MEMPAWAH, Kalimantan Barat 14 Mei 2026 – Jeritan pilu kembali terdengar dari para petani dan pedagang kelapa di berbagai sentra produksi Kalimantan Barat. Kombinasi mematikan antara anjloknya harga beli di tingkat petani hingga menyentuh titik terendah, serta kemacetan distribusi akibat kelangkaan dan tingginya biaya sewa box kontainer, dan sulitnya bahan bakar solar serta mahalnya biaya operasional. Hal ini telah melumpuhkan urat nadi ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan. Di tengah badai kerugian ini, tudingan bahwa pemerintah "tidak hadir" atau lamban dalam merespons penderitaan rakyat kian keras bergema.
Harga Anjlok, Biaya Melambung
Data di lapangan menunjukkan penurunan harga kelapa basah yang drastis. Jika sebelumnya harga bisa stabil di angka Rp3.500–Rp4.000 per butir, kini banyak petani terpaksa melepas hasil panen mereka dengan harga di bawah Rp2.500, bahkan ada yang hanya laku Rp2.000 per butir. Angka ini jauh di bawah biaya dan upah tenaga kerja panen.
Kelapa Menumpuk Menggunung di Gudang
Homepublik.id|Media Nasional TerdepanParahnya, situasi ini diperparah oleh krisis logistik ekspor. Kelapa dan produk turunannya (seperti kopra dan minyak kelapa) sangat bergantung pada pasar internasional. Namun, ketersediaan box kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama dilaporkan sangat terbatas. Antrean panjang dan biaya sewa kontainer yang melonjak hingga dua kali lipat membuat para eksportir enggan mengambil risiko. Akibatnya, stok menumpuk di gudang-gudang lokal, memaksa pedagang menekan harga beli dari petani serendah-rendahnya.
"Saya punya ribuan butir kelapa di kebun, tapi tidak ada yang mau ambil dengan harga wajar. Kalau dipaksakan jual ke tengkulak, uangnya cuma cukup untuk bayar ongkos angkut. Kami rugi besar," keluh Pak Slamet (54), seorang petani kelapa di Dusun Pasir Wan.
Pedagang Terjepit: Stok Menumpuk, Uang Tidak Berputar
Bagi para pedagang pengumpul, situasi ini sama mencekamnya. Mereka terjepit di antara tuntutan petani yang butuh uang tunai dan ketidakpastian pasar ekspor. Banyak pedagang kecil yang gulung tikar karena modal mereka tertahan dalam bentuk stok kelapa yang nilainya terus merosot setiap hari.
"Box kontainer susah didapat, kapal antre berminggu-minggu. Sementara kelapa itu komoditas yang cepat rusak jika tidak segera diolah. Kami banyak mengalami kerugian karena busuk, jadi kami harus jual murah. Biaya kupas tinggi, rugi juga jika disetorkan ke pabrik coco. Masyarakat tak dibeli kelapanya sudah langganan, kasian mereka mau makan apa?," ujar Usman, pedagang besar di Sungai Pinyuh.
Kritik Tajam: Mana Peran Pemerintah?
Di tengah kepanikan ini, respons pemerintah dinilai minim dan tidak menyentuh akar masalah. Para pelaku usaha dan aktivis pertanian mengkritik keras apa yang mereka sebut sebagai "ketidakhadiran negara".
Beberapa poin kritik utama meliputi:
Lemahnya Intervensi Harga: Tidak adanya mekanisme floor price (harga dasar) atau pembelian langsung oleh Bulog/instansi terkait untuk menyerap kelebihan pasokan saat harga anjlok.
Kegagalan Diplomasi Dagang: Lambatnya pemerintah dalam membuka pasar alternatif atau menyelesaikan hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor yang menyebabkan penumpukan kontainer.
Subsidi Logistik yang Nol: Tidak ada keringanan biaya sewa kontainer atau subsidi angkutan bagi komoditas strategis seperti kelapa, padahal sektor ini menopang hidup jutaan keluarga miskin di pesisir.
"Pemerintah sibuk dengan proyek-proyek infrastruktur megah, tapi lupa bahwa rakyat kecil sedang sekarat karena harga hasil buminya hancur. Ini bukan sekadar soal ekonomi, ini soal nyawa dan martabat petani," tegas Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar saat menemui Aliansi Petani & Pedagang kelapa.
Dampak Sosial yang Mengkhawatirkan
Jika kondisi ini berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pengolahan kelapa skala kecil dan menengah. Lebih parah lagi, banyak petani yang terancam gagal memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk biaya pendidikan anak dan kesehatan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya ancaman alih fungsi lahan kelapa menjadi bangunan komersial atau sawit, yang dalam jangka panjang akan merusak ekosistem dan ketahanan pangan lokal.
Desakan Segera Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah
Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar, Badrut Tamam. AQ, bersama komunitas Pedagang Kelapa mendesak Pemerintah Daerah agar disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan untuk segera turun tangan. Segera memberikan langkah konkret yang diharapkan masyarakat, khususnya petani kelapa. Hal tersebut diyakini memerlukan:
•✓ Subsidi sementara untuk biaya logistik dan sewa kontainer.
•✓ Facilitating pertemuan langsung antara eksportir, pemilik kapal, dan otoritas pelabuhan untuk memecahkan kemacetan box.
•✓ Program penyerapan stok nasional untuk diolah menjadi bantuan sosial atau cadangan pangan.
Sambil menunggu kepastian dari pusat, para petani dan pedagang kelapa hanya bisa berharap agar jeritan mereka didengar. Bagi mereka, setiap hari harga tetap rendah adalah hari-hari kehilangan harapan.[]
Sumber: Wawancara Petani & Pedagang, Data Asosiasi Eksportir & Aspirasi Masyarakat
Editor: Tim Redaksi Ekonomi Rakyat Homepublik.id
Penulis: H. Rifa'ie
Media: Homepublik.id|Media Nasional Terdepan
