Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar Peringatkan Kepala Daerah: Belajar dari Kaltim & Pati. Jangan Khianati Rakyat
Menggunakan agama sebagai tameng dalam polemik anggaran adalah kesalahan fatal. Rakyat tidak bertanya soal keturunan atau ibadah pribadi, mereka bertanya: Ke mana uang kami pergi?
(Badrut Tamam. AQ, Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar)
PONTIANAK, KALBAR | 31 Mei 2026 - Gelombang kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai wilayah kini mencapai titik didih. Menyadari potensi ledakan sosial yang serupa dengan kasus-kasus terdahulu, Ketua Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus (Lidik Krimsus) Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, Badrut Tamam, AQ, mengeluarkan himbauan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Raya.
Badrut mendesak para pemimpin daerah untuk segera belajar dari pengalaman pahit Bupati Pati dan situasi terkini yang menjerat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Pesannya jelas:
Jangan pernah meremehkan rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi "BOS" sebenarnya dari setiap rupiah APBD.
Kalimantan Timur Memanas: DPRD Resmi Jadwalkan Hak Angket 10 Juni
Peringatan Badrut Tamam datang tepat ketika situasi politik di Kalimantan Timur memasuki babak baru yang sangat panas. Di Samarinda, Badan Musyawarah DPRD Kaltim telah mengambil langkah langka dan bersejarah: menjadwalkan Sidang Paripurna Hak Angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud pada 10 Juni 2026.
Keputusan ini disepakati oleh seluruh fraksi, menandakan bahwa ketidakpercayaan legislatif terhadap eksekutif telah berada di level tertinggi. Hak angket bukan sekadar alat kontrol biasa; ini adalah mekanisme konstitusional paling tajam yang dapat berujung pada rekomendasi pemberhentian jika ditemukan pelanggaran serius.
Awalnya hanya dianggap kritik biasa… lalu demo datang, tuntutan bermunculan, dan kini publik mulai mempertanyakan secara fundamental: Kemana sebenarnya uang daerah digunakan?” ujar Badrut, menggambarkan pola klasik kejatuhan kepemimpinan yang arogan.
Anggaran Fantastis vs. Kebutuhan Rakyat yang Terabaikan
Pemicu utama kemarahan publik dan legislatif adalah deretan kebijakan anggaran Pemprov Kaltim yang dinilai "fantastis" dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sorotan tajam mengarah pada:
1. Pengadaan Mobil Dinas Mewah: Bernilai miliaran rupiah di tengah keterbatasan anggaran infrastruktur dasar.
2. Renovasi Rumah Jabatan: Biaya perbaikan hunian resmi gubernur yang disebut-sebut melebihi standar kewajaran.
3. Biaya Operasional Abnormal: Termasuk pos pengeluaran seperti biaya laundry operasional yang dikabarkan mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
Di tengah kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terselesaikan—jalan rusak, sekolah kurang layak, kesehatan mahal—kenapa anggaran justru dialirkan untuk kemewahan pejabat? Ini bentuk pengkhianatan amanat dan Undang-Undang,” tegas Badrut.
Blunder Komunikasi: Agama Bukan Tameng untuk Transparansi
Situasi semakin memburuk setelah munculnya video viral pernyataan seorang staf ahli Gubernur Rudy Mas’ud. Dalam video tersebut, sang staf ahli mencoba membela gubernur dengan membawa narasi religius, menyinggung garis keturunan dan ketekunan ibadah sang pemimpin.
Alih-alih meredam polemik, strategi ini justru memicu gelombang reaksi balik yang lebih dahsyat dari warganet dan tokoh masyarakat. Publik menilai upaya "menguduskan" pejabat di tengah pertanyaan tentang transparansi keuangan adalah bentuk defensif yang keliru dan merendahkan kecerdasan rakyat.
Bagi masyarakat, yang sedang dipertanyakan bukan latar belakang pribadi atau kesalehan ritual sang gubernur. Yang dipertanyakan adalah akuntabilitas publik. Menggunakan isu agama untuk menutupi kebocoran anggaran adalah tindakan yang tidak etis dan politis,” analisis Badrut Tamam.
Peringatan Bagi Seluruh Kepala Daerah: Lawan Rakyat, Akibatnya Fatal
Badrut Tamam melihat banyak Bupati, Walikota dan Gubernur semena-mena mengambil kebijakan yang tidak proporsional dan bertolak belakang dengan kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan tidak sedikit kepala daerah yang dengan sengaja menantang rakyat yang telah memilihnya.
Maka dari itu Badrut menekankan bahwa kasus Kaltim dan Pati harus menjadi pelajaran berharga bagi semua kepala daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Era dimana pemimpin bisa bertindak semaunya tanpa kontrol ketat sudah berakhir. Dengan adanya media sosial dan kesadaran hukum masyarakat yang meningkat, setiap penyimpangan akan cepat terbongkar.
Rakyat adalah BOS sebenarnya. Melawan rakyat, mengabaikan aspirasi mereka, dan menggunakan uang mereka untuk kesenangan pribadi akan berakibat fatal. Bisa jadi hak angket, bisa jadi pidana, atau paling buruk: ditolak secara politik total,” pungkasnya.
Publik kini menantikan Sidang Hak Angket 10 Juni mendatang. Apakah ini hanya tekanan politik biasa, ataukah awal dari terbukanya kotak Pandora berisi fakta-fakta gelap pengelolaan APBD Kaltim? Satu hal yang pasti: Mata rakyat dan hukum sedang tertuju tajam pada Istana Gubernur di Samarinda.[]
Sumber: Pernyataan Lidik Krimsus RI Kalbar
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Wawa
Media: Homepublik.id|Media Nasional Terdepan
