Harga Pertamax: "Seharusnya Rp20.000/Liter, Kata Bahlil, Kami Tahan Demi Daya Beli Rakyat"
“Harga keekonomian Pertamax saat ini sebenarnya berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter. Kenaikan menjadi Rp16.250 pun masih jauh di bawah nilai pasarnya. Kami menahan penyesuaian selama berbulan-bulan hanya demi menjaga napas ekonomi masyarakat.”
(Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM RI)
JAKARTA | 15 Juni 2026 - Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter (dan Pertamax Green menjadi Rp17.000) sejak 10 Juni 2026 lalu, memicu gelombang protes dan demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Namun, di balik gejolak sosial tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap fakta pahit yang jarang didengar publik: harga baru tersebut sejatinya masih merupakan "diskon besar-besaran" dari harga keekonomian yang seharusnya berlaku.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa jika mekanisme pasar bekerja sepenuhnya tanpa intervensi pemerintah, harga Pertamax hari ini mestinya sudah menyentuh angka Rp20.000 per liter. Penahanan harga selama beberapa bulan terakhir disebut sebagai bentuk bantalan sosial (social cushioning) di tengah tekanan geopolitik global dan volatilitas harga minyak mentah dunia.
Dilema Negara: Menjaga Pasokan vs Melindungi Kantong Rakyat
Pemerintah mengakui bahwa kenaikan Rp3.950 per liter tetap membebani masyarakat, terutama kelas menengah yang mengandalkan kendaraan pribadi. Namun, Dwi Anggia menjelaskan bahwa mempertahankan harga lama secara terus-menerus justru berbahaya bagi ketahanan energi nasional.
"Jika harga terus ditahan di bawah biaya produksi dan distribusi, dikhawatirkan akan mengganggu konsistensi suplai. Pertamina bisa mengalami kesulitan operasional, dan pada akhirnya ketersediaan BBM di dalam negeri justru terancam," jelas Dwi.
Logika ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis: menaikkan harga berarti menghadapi amarah publik, namun menahan harga berarti mempertaruhkan stabilitas pasokan energi jangka panjang. Keputusan kenaikan pada pertengahan Juni 2026 diambil setelah pertimbangan matang bahwa beban subsidi silang untuk nonsubsidi tidak lagi berkelanjutan.
Perisai bagi Rakyat Kecil: Pertalite & Biosolar Tetap Aman
Di tengah badai kenaikan harga premium, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap kelompok rentan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, harga BBM bersubsidi tetap dikunci:
* Pertalite: Tetap Rp10.000 per liter
* Biosolar: Tetap Rp6.800 per liter
Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa akses energi terjangkau tidak tergerus oleh dinamika pasar global. Pemerintah berharap masyarakat dapat melakukan rasionalisasi penggunaan energi, beralih ke transportasi umum, atau memanfaatkan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya, sembari menunggu stabilisasi harga minyak dunia.
Respons Publik: Antara Pemahaman Ekonomi dan Beban Nyata
Meski penjelasan ESDM memberikan konteks logis mengenai harga keekonomian, realitas di lapangan tetap terasa berat. Bagi banyak pekerja sektor informal dan UMKM, kenaikan hampir 32% pada Pertamax berdampak langsung pada biaya logistik dan operasional harian.
Demonstrasi yang terjadi bukan semata-mata penolakan terhadap angka Rp16.250, melainkan ekspresi kelelahan akumulatif terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. "Kami paham soal harga minyak dunia, tapi kami juga butuh makan. Penjelasan teknis tidak bisa membayar tagihan bensin kami bulan ini," ujar salah satu demonstran mahasiswa di Jakarta.
Ujian Komunikasi dan Empati Pemerintahan Prabowo
Kasus kenaikan Pertamax ini menjadi ujian penting bagi tim komunikasi ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Fakta bahwa harga Rp16.250 masih "murah" dibanding harga keekonomian Rp20.000 adalah kebenaran statistik, namun kebenaran politik terletak pada seberapa empatik negara menyampaikan berita buruk tersebut.
Ke depan, transparansi mengenai formula harga BBM nonsubsidi perlu diperjelas agar publik tidak merasa dibohongi setiap kali ada penyesuaian. Selain itu, mitigasi dampak sosial—seperti diskon tol, insentif transportasi umum, atau bantuan tunai bersyarat—perlu disiapkan lebih cepat sebelum harga naik, bukan setelah demo pecah.
Rakyat Indonesia cerdas; mereka bisa memahami alasan ekonomi, asalkan negara juga menunjukkan bahwa ia memahami penderitaan mereka. Keseimbangan antara fiscal sustainability dan social empathy inilah kunci agar kebijakan energi tidak selalu berakhir di jalanan.[]
Sumber: Pernyataan Resmi Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia, Data Harga BBM Pertamina Patra Niaga, & Respons Demonstrasi Mahasiswa
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Fakhrurrozi
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
