Homepublik.id|Media Nasional Terdepan Polres Mempawah Sapu Bersih "Mafia Solar": Lidik Krimsus RI Kalbar Desak Perda Perlindungan BBM Subsidi
“Mafia BBM dan preman adalah parasit bagi subsidi negara. Mereka perusak tatanan sosial. Kita tidak boleh kalah oleh mereka. Polisi harus proaktif, jangan tunggu demo baru bergerak.”
(Badrut Tamam AQ, Ketua Lidik Krimsus RI Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat)
MEMPAWAH, KALBAR | 13 Juni 2026 - Respons cepat ditunjukkan jajaran Polres Mempawah terhadap keresahan para sopir truk yang selama ini menjadi korban pungutan liar (pungli) dan premanisme di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pada Jumat (12/6/2026), kepolisian bersama pihak terkait menggelar razia mendadak di sejumlah titik strategis, termasuk SPBU Sungai Purun Kecil, SPBU Nusapati dan SPBU Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, yang selama ini dikenal sebagai "sarang" pelangsir dan oknum pemeras.
Aksi dadakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari demonstrasi ratusan sopir truk yang menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Mempawah pada awal Juni lalu. Langkah tegas ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus (Lidik Krimsus) RI Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat, Badrut Tamam. AQ, yang menilai operasi tersebut sebagai sinyal positif penegakan hukum. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penertiban sesaat bukanlah solusi permanen.
Operasi Kilat: Preman Panik, Sopir Lega
Razia yang dilakukan secara tiba-tiba membuat kaget para pelaku pungli dan preman yang biasa beraksi di sela-sela antrean kendaraan berat. Saat melihat petugas kepolisian turun ke lapangan, sejumlah oknum terlihat kocar-kacir berusaha menghindari kontak dengan aparat. Beberapa bahkan meninggalkan posko liar mereka dalam keadaan kosong.
Meski dalam razia kali ini tidak ditemukan pelaku yang sedang bertransaksi secara flagrante delicto (tertangkap basah), kehadiran polisi memberikan efek psikologis yang kuat. Para sopir truk yang hadir menyambut baik langkah tegas ini. Mereka merasa beban mental akibat ancaman kekerasan dan pemerasan mulai terangkat.
"Kami sangat terbantu. Selama ini kami takut mengisi solar karena selalu ada 'tarikan' tidak resmi. Bahkan kami isi solar hingga 13 ribu, padahal harga dasarnya 6.500. Dengan adanya polisi, kami yakin BBM subsidi akan diperoleh secara teratur dan dinikmati oleh pihak yang benar-benar membutuhkan," ujar salah seorang sopir truk ekspedisi yang ditemui di lokasi.
Desakan Lidik Krimsus RI Kalbar: Jangan Hanya Seremonial, Butuh Payung Hukum!
Badrut Tamam AQ mengapresiasi respons cepat Polresta Mempawah, namun menegaskan bahwa operasi razia saja tidak cukup untuk memberantas sindikat ilegal yang sudah mengakar. Ia mendesak Pemkab Mempawah, DPRD, dan Polresta untuk membangun sistem perlindungan permanen melalui regulasi daerah.
Poin-poin desakan utama dari Lidik Krimsus RI Kalbar meliputi:
1. Percepatan Pembuatan Peraturan Daerah (Perda): Mewajibkan adanya regulasi khusus yang melindungi sopir truk, pengemudi angkutan barang dari praktik premanisme dan pungli di seluruh wilayah Mempawah. Tanpa payung hukum, penertiban hanya bersifat temporer.
2. Pengawasan Proaktif Berkelanjutan: Polisi diminta menempatkan personel atau CCTV di setiap SPBU rawan secara rutin, bukan hanya saat ada razia atau demo.
"Polri tidak boleh kalah dengan preman. Preman jangan diberi ruang hidup di Kabupaten Mempawah," tegas perwakilan sopir yang didukung penuh oleh Lidik Krimsus RI Kalbar.
3. Sanksi Tegas & Transparansi: Menindak tegas oknum aparat yang diduga "main mata" dengan mafia solar, serta memastikan sanksi pidana diterapkan sesuai UU Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
Mengembalikan Martabat Sopir/Pengemudi
Kasus di SPBU Sungai Purun Kecil adalah cerminan masalah klasik distribusi energi di Indonesia: kelangkaan buatan yang diciptakan oleh sindikat ilegal. Razia Polres Mempawah adalah langkah awal yang baik, namun ujian sesungguhnya ada pada konsistensi penegakan hukum di hari-hari berikutnya.
Apakah preman-preman ini akan kembali muncul seminggu lagi setelah polisi pergi? Ataukah kehadiran Perda dan pengawasan ketat benar-benar memutus mata rantai parasit BBM subsidi ini?
Para sopir truk adalah tulang punggung logistik nasional. Melindungi mereka dari premanisme bukan sekadar urusan ketertiban umum, melainkan urusan ketahanan ekonomi dan kemanusiaan. Mari kita pastikan bahwa jeritan mereka di depan DPRD tidak hanya berakhir sebagai headline berita sesaat, melainkan transformasi nyata menuju rasa aman yang berkelanjutan.[]
Sumber: Laporan Lapangan, Konfirmasi Polresta Mempawah, Pernyataan Pers Lidik Krimsus RI Kalbar, & Aliansi Sopir Truk
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Ramadhan Wartawan Lokal Mempawah
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
