Mahasiswa UGM Geruduk Panggung Pejabat Kabinet Merah Putih: Nusron & Budiman Dievakuasi
“Kami tidak menolak dialog. Kami menolak monolog berkedok diskusi. Jika Anda benar-benar melayani rakyat, mengapa takut menjawab pertanyaan tentang tanah yang dirampas dan kemiskinan yang tak kunjung usai?”
(Mesa, Ketua Serikat Mahasiswa UGM)
YOGYAKARTA | 17 Juni 2026 - Malam itu, Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) berubah menjadi arena konfrontasi politik yang memanas. Acara "Kopdar" (Kopi Darat) yang menghadirkan tiga pejabat tinggi Kabinet Merah Putih—Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono—berakhir ricuh setelah digruduk ratusan mahasiswa.
Insiden terjadi pada Senin malam (15/6/2026), ketika para mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UGM menilai para narasumber tidak bersedia menghadapi pertanyaan kritis seputar persoalan agraria dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada perampasan tanah rakyat.
Detik-Detik Penggerudukan: Dari Dialog Menjadi Evakuasi
Awalnya, forum diskusi berjalan relatif lancar. Namun, ketegangan mulai memuncak saat sesi tanya jawab dibuka. Alih-alih memberikan jawaban substantif, para pejabat justru dinilai melemparkan pertanyaan balik dan bersikap defensif.
"Mereka merasa tidak bersalah. Padahal, di luar sana, ribuan hektar tanah warga sedang diproses hukum atau digusur paksa atas nama 'pembangunan'," tegas Mesa, Ketua Serikat Mahasiswa UGM.
Melihat respons yang dianggap mengelak, massa mahasiswa yang sebelumnya duduk rapi di kursi penonton mulai berdiri, meneriakkan yel-yel "Turunkan Harga!", "Hentikan Perampasan Tanah!", dan "Diskusi Substansif, Bukan Pencitraan!". Situasi semakin memanas hingga para mahasiswa menyerbu area panggung.
Akibat tekanan massa, ketiga pejabat tersebut akhirnya dievakuasi oleh tim keamanan melalui pintu belakang gedung, meninggalkan kekecewaan mendalam bagi ratusan mahasiswa yang hadir. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang semula dijadwalkan hadir, batal datang tanpa keterangan jelas, menambah daftar panjang "pejabat yang kabur dari tanggung jawab moral".
Tuntutan Inti: Akuntabilitas Atas Janji Kampanye
Aksi ini bukan sekadar penolakan terhadap kehadiran pejabat, melainkan penagihan janji kampanye Kabinet Prabowo-Gibran yang dinilai mangkrak. Mahasiswa menyoroti beberapa isu krusial:
1. Konflik Agraria: Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan peningkatan konflik tanah sejak pemerintahan baru berkuasa. Mahasiswa menuntut Menteri ATR Nusron Wahid untuk transparan mengenai sertifikasi tanah yang tumpang tindih.
2. Kemiskinan Struktural: Kehadiran Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan dipertanyakan efektivitasnya. Mahasiswa menilai program-programnya masih bersifat karitatif jangka pendek, bukan penyelesaian akar masalah.
3. Ketahanan Pangan: Wamen Pertanian Sudaryono dituntut menjelaskan nasib petani kecil yang terdesak oleh korporasi besar dalam skema food estate.
Ketika Kampus Kembali Menjadi Menara Pengawas
Penggerudukan ini mengingatkan kita bahwa fungsi utama universitas bukanlah sekadar pabrik lulusan, melainkan menara pengawas demokrasi. Ketika saluran aspirasi formal buntu, mahasiswa akan menggunakan cara-cara ekstra-parlementer untuk menyuarakan kebenaran.
Pesan dari UGM jelas: Jangan pernah meremehkan suara generasi muda. Mereka mungkin belum memiliki kursi kekuasaan, tetapi mereka memiliki mata yang tajam melihat ketidakadilan dan hati yang panas membela yang tertindas.
Bagi Kabinet Merah Putih, insiden ini seharusnya menjadi introspeksi. Dialog tidak bisa dibangun di atas dasar ketakutan atau pencitraan. Jika ingin didengar, pemerintah harus siap mendengarkan—bahkan jika jawabannya pahit.[]
Sumber: Pantauan Langsung Tim Homepublik.id di UGM, Pernyataan Pers Serikat Mahasiswa UGM, & Konfirmasi Pihak Keamanan Kampus
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Achmad Efendi
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
