Para Mitra Dapur "Menggeruduk" Kantor BGN, Tagih Tunggakan Pembayaran Hingga 7 Bulan
“Kami sudah masak, kami sudah antar, anak-anak sudah makan. Tapi uang kami? Hilang entah ke mana. Ini bukan lagi soal birokrasi, ini soal nyawa usaha kami.”
(Salah Seorang Mitra Pengelola Dapur MBG)
JAKARTA | 9 Juni 2026 - Gelombang kemarahan mulai melanda markas Badan Gizi Nasional (BGN). Puluhan perwakilan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai "dapur MBG" dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, terlihat memadati halaman kantor BGN di Jakarta Pusat pada Senin pagi (8/6/2026). Mereka datang dengan membawa spanduk bertuliskan "Bayar Hak Kami!" dan "Stop Korupsi, Bayar Mitra!".
Aksi ini dipicu oleh keluhan serupa: pembayaran tagihan operasional dapur MBG yang belum cair selama hampir 7 bulan terakhir. Padahal, para mitra ini telah konsisten menyediakan makanan bergizi bagi ribuan siswa setiap harinya sesuai kontrak yang disepakati.
Tunggakan Menumpuk: Dari 2 Bulan Menjadi 7 Bulan
Berdasarkan pengakuan para demonstran, keterlambatan pembayaran awalnya hanya berkisar 1-2 bulan pada awal tahun 2026. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan di BGN pasca pencopotan Dadan Hindayana dan rekan-rekannya karena kasus korupsi, proses pembayaran justru semakin macet total.
"Awalnya kami dimintai sabar karena ada evaluasi internal. Tapi sekarang sudah 7 bulan! Uang modal kami habis, utang ke supplier bahan pangan menumpuk, dan karyawan dapur kami terancam PHK massal," ujar Budi (45), salah seorang pengelola dapur MBG di wilayah Jakarta Selatan, dengan suara bergetar.
Ia menambahkan bahwa total tunggakan yang harus diterima oleh kelompoknya mencapai ratusan juta rupiah. Jika diakumulasikan secara nasional, nilai tunggakan kepada ribuan mitra dapur MBG diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Dampak Domino: Dapur Tutup, Anak-Anak Terancam Lapar
Akibat tidak adanya aliran dana, beberapa dapur MBG di berbagai daerah terpaksa menghentikan operasional. Di Jawa Barat dan sebagian Jakarta, laporan mengenai penghentian distribusi makanan mulai bermunculan. Hal ini tentu bertentangan dengan janji pemerintah bahwa program MBG adalah prioritas nasional yang tidak boleh terhenti.
"Bagaimana mau lanjut masak kalau beras saja kami beli pakai utang? Bank sudah tidak mau meminjamkan karena kami dianggap berisiko tinggi akibat piutang tak tertagih ini," keluh seorang mitra lain dari Bandung.
Kondisi ini menciptakan ironi pahit: di satu sisi, pemerintah gencar mempromosikan keberhasilan MBG dalam menurunkan stunting; di sisi lain, para pelaksana lapangan justru berada di ambang kebangkrutan karena negara terlambat membayar.
Respons BGN: "Sedang Dalam Proses Verifikasi Pasca-Korupsi"
Menanggapi aksi protes tersebut, pihak BGN melalui juru bicaranya menyatakan bahwa pihaknya memahami kesulitan para mitra. Namun, mereka beralasan bahwa saat ini sedang dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen pencairan dana pasca-terungkapnya skandal korupsi besar-besaran di internal BGN.
"Kami menemukan banyak ketidakberesan dalam dokumen penagihan periode sebelumnya yang diduga melibatkan oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, kami harus berhati-hati agar uang negara tidak kembali bocor. Proses verifikasi ini memakan waktu, tapi demi akuntabilitas," jelas perwakilan BGN.
Namun, alasan ini ditolak mentah-mentah oleh para mitra. Mereka menilai bahwa kesalahan administratif atau bahkan korupsi oknum pejabat tidak seharusnya menghukum para pelaku usaha kecil yang bekerja jujur. "Yang korupsi ya yang ditangkap. Kenapa kami yang kerja keras jadi korban? Ini namanya hukuman kolektif yang tidak adil!" tegas mereka.
Desakan Publik: Transparansi & Penyelesaian Cepat
Aktivis anti-korupsi dan pengamat kebijakan publik mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung. Mereka meminta agar:
1. Pembayaran Prioritas: Dana darurat dialokasikan segera untuk melunasi tunggakan mitra dapur yang sah dan telah diverifikasi, tanpa menunggu proses hukum selesai.
2. Audit Independen: Membentuk tim audit independen yang melibatkan unsur masyarakat untuk mempercepat verifikasi dokumen, bukan hanya mengandalkan internal BGN yang sedang "sakit".
3. Sanksi Bagi Penunda: Menindak tegas pejabat BGN yang sengaja menunda-nunda pembayaran tanpa alasan jelas, karena hal ini berpotensi merupakan bentuk pemerasan terselubung.
Epilog: Nasib Program Unggulan di Ujung Tanduk
Aksi "menggeruduk" kantor BGN ini adalah sinyal bahaya. Program MBG, yang digadang-gadang sebagai warisan emas pemerintahan, kini terancam runtuh bukan karena kurang anggaran, melainkan karena buruknya tata kelola dan hilangnya kepercayaan.
Jika pemerintah tidak segera menyelesaikan krisis pembayaran ini, bukan tidak mungkin akan terjadi pemogokan massal oleh ribuan pengelola dapur di seluruh Indonesia. Dan ketika dapur-dapur itu tutup, siapa yang akan menanggung malu negara? Bukan hanya dadan Hindayana yang harus bertanggung jawab, tetapi seluruh sistem yang membiarkan rakyat kecil menjadi korban dari permainan kekuasaan di Jakarta.
Rakyat menunggu kejelasan. Apakah BGN akan benar-benar bersih, atau hanya ganti nama pejabat sementara masalah mendasar tetap dibiarkan menggerus hak-hak warga negaranya?
Sumber: Laporan Lapangan Homepublik.id & Konfirmasi Perwakilan Mitra MBG
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Khoirun Nisa
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
