Homepublik.id|Media Nasional Terdepan Darmadi Durianto Ingatkan Menteri Koperasi, Jangan Biarkan KDMP l Seperti BGN!
“Jangan sampai euforia pembangunan gerai menutupi mata kita pada realitas lapangan. Jika tata kelola buruk, KDMP hanya akan menjadi monumen kegagalan baru, persis seperti tragedi di Badan Gizi Nasional.”
(Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI)
JAKARTA | 13 Juni 2026 - Bayang-bayang skandal korupsi dan inefisiensi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya masih menghantui para legislator di Senayan. Kali ini, peringatan keras dilontarkan oleh Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI, terkait program strategis pemerintah: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Darmadi secara blak-blakan mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan fatal dalam tata kelola yang sempat menjerat mantan pimpinan BGN. Ia mendesak agar fokus utama bukan lagi pada jumlah fisik bangunan, melainkan pada kesiapan operasional dan integritas manajemen.
Temuan Mengkhawatirkan: Banyak KDMP "Hidup Segan, Mati Tak Mau"
Darmadi mengungkapkan bahwa hasil pantauan di lapangan menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Sejumlah unit KDMP yang sudah dibangun ternyata belum siap beroperasi. Masalahnya beragam, mulai dari lokasi yang tidak strategis, ketiadaan manajer profesional, hingga ketidaklayakan bisnis model yang ditawarkan.
"Banyak koperasi yang diduga hanya aktif saat momentum peresmian berlangsung. Setelah pita dipotong, sepi. Tidak ada aktivitas ekonomi nyata. Ini bahaya," tegas Darmadi.
Ia menilai bahwa mengejar target jumlah pembangunan gerai tanpa disertai kajian kelayakan bisnis yang matang adalah resep bencana. "Kalau ini terjadi, jangan-jangan nanti takutnya kayak seperti BGN, Pak," ujarnya, menyindir keras kasus korupsi yang melibatkan pengadaan dan distribusi program gizi nasional sebelumnya.
Korelasi dengan Skandal BGN: Pola yang Sama?
Komentar Darmadi yang mengaitkan KDMP dengan BGN bukan tanpa dasar. Kasus di BGN terungkap karena adanya kebocoran anggaran, mark-up harga, dan penyalahgunaan wewenang dalam rantai pasok. Pola serupa dikhawatirkan akan terulang di KDMP jika pengawasan lemah.
Potensi risiko di KDMP meliputi:
1. Pengadaan Fiktif: Pembangunan kios atau gudang yang tidak sesuai spesifikasi atau bahkan fiktif.
2. Penyaluran Dana Macet: Modal usaha yang dikucurkan pemerintah tidak terserap optimal karena manajemen yang buruk.
3. Okupasi Elit Lokal: Koperasi yang seharusnya milik rakyat justru dikuasai oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan daerah.
Desakan kepada Menteri Ferry: Fokus Kualitas, Bukan Kuantitas
Menanggapi hal tersebut, Darmadi mendesak Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh unit KDMP yang telah dibangun. Ia meminta agar pemerintah berani menertibkan unit yang tidak layak operasi dan memperkuat pendampingan bagi unit yang potensial.
"Pak Menteri, tolong fokus pada kualitas. Jangan bangga dengan angka ratusan atau ribuan gerai jika isinya kosong. Lebih baik sedikit tapi sehat, daripada banyak tapi bermasalah hukum di kemudian hari," imbaunya.
Darmadi juga menyarankan agar mekanisme pengawasan melibatkan masyarakat desa secara langsung, termasuk transparansi laporan keuangan digital yang bisa diakses publik, untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.
Ujian Integritas Program Rakyat
Koperasi Desa Merah Putih adalah harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, harapan itu bisa berubah menjadi kekecewaan massal jika tata kelolanya rapuh. Peringatan Darmadi Durianto adalah sinyal merah bagi pemerintah: Jangan biarkan sejarah kelam BGN terulang.
Publik kini menunggu langkah konkret Kementerian Koperasi. Apakah mereka akan membenahi rumah tangga KDMP sebelum terlambat? Ataukah akan terus mengejar target pencitraan hingga masalah menumpuk?
Satu hal pasti: Rakyat tidak butuh koperasi hiasan. Mereka butuh koperasi yang benar-benar mensejahterakan, transparan, dan bebas dari jeratan korupsi.
Sumber: Laporan Raker Komisi VI DPR RI, Pernyataan Pers Darmadi Durianto, & Analisis Tata Kelola Koperasi
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Hamka
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
