Rombongan Mahasiswa UI Diblokade Polisi di Semanggi, Adu Dorong Terjadi
“Kami berhak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Bundaran HI adalah simbol keterbukaan, bukan area terlarang. Mengapa kami harus diusir seperti kriminal?”
(Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Ketua BEM FH UI)
JAKARTA | 12 Juni 2026 - Suasana tegang menyelimuti kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, pada Jumat siang (12/6/2026). Sekitar pukul 12.30 WIB, rombongan besar mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) yang berencana menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), terpaksa terhenti setelah diblokade oleh aparat kepolisian.
Insiden ini terjadi ketika ratusan mahasiswa, yang dipimpin oleh elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, mencoba menerobos barisan polisi yang menutup akses jalan dari arah Selatan menuju pusat kota. Aparat bersikeras meminta massa untuk mengalihkan lokasi demo ke depan kompleks DPR/MPR RI di Senayan, dengan alasan keamanan dan pengaturan lalu lintas. Namun, tuntutan ini ditolak oleh mahasiswa yang menilai Bundaran HI sebagai ruang publik yang strategis untuk menyuarakan kritik kepada pemerintah.
Adu Dorong di Aspal Panas: Saat Dialog Berubah Jadi Konfrontasi
Penolakan mahasiswa untuk pindah lokasi memicu ketegangan fisik. Video yang beredar di media sosial menunjukkan momen adu dorong antara barisan depan mahasiswa dengan personel Polri yang membentuk pagar betis. Tidak ada kekerasan serius yang dilaporkan, namun gesekan fisik tersebut menjadi simbol frustrasi mahasiswa terhadap pembatasan ruang berekspresi.
"Tadi kita mau lewat Semanggi tapi dihalangi dan disuruh pindah ke DPR/MPR. Kami merasa ini adalah bentuk pembungkaman," kata Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, saat dikonfirmasi via telepon. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk memilih lokasi demonstrasi yang efektif menjangkau publik luas.
Akibat blokade tersebut, rombongan mahasiswa akhirnya memilih strategi baru: berjalan kaki menerobos kemacetan dan sela-sela kendaraan untuk tetap menuju target awal mereka, Bundaran HI. Langkah ini diambil untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut dengan kendaraan operasional polisi, sekaligus menunjukkan keteguhan hati mereka.
Lima Tuntutan Utama: Dari MBG hingga Pelemahan Rupiah
Aksi yang direncanakan di Bundaran HI ini membawa lima tuntutan utama yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:
1. Hentikan Pemborosan APBN: Menuntut evaluasi total terhadap program-program mahal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak transparan dan rawan korupsi.
2. Turunkan Harga Pangan & BBM: Mendesak pemerintah mengendalikan inflasi dan subsidi energi yang membebani rakyat kecil.
3. Akui Kesalahan Kebijakan Ekonomi: Menuntut pertanggungjawaban atas pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyentuh level kritis.
4. Cabut Izin Tambang Ilegal: Mendesak penindakan tegas terhadap korporasi yang merusak lingkungan.
5. Jaminan Keamanan Berdemokrasi: Menolak kriminalisasi aktivis dan pembatasan ruang sipil.
Bundaran HI dipilih karena lokasinya yang ikonik dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, berbeda dengan kawasan Senayan yang dianggap lebih "tertutup" dan elitis.
Respons Polri: Alasan Keamanan dan Ketertiban Umum
Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya belum mengeluarkan rilis resmi terkait insiden Semanggi siang ini. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pemblokiran dilakukan untuk mencegah kemacetan total di arteri utama Jakarta dan memastikan bahwa demonstrasi berlangsung di zona yang telah ditentukan (depan DPR).
Polisi juga mengkhawatirkan potensi bentrokan jika massa dari berbagai universitas bertemu di satu titik tanpa pengawalan ketat. Namun, bagi mahasiswa, alasan ini sering kali dianggap sebagai dalih untuk membubarkan atau melemahkan tekanan aksi.
Epilog: Hak Bereksprepsi di Ujung Tanduk
Insiden di Semanggi pagi ini adalah pengingat pahit bahwa ruang demokrasi di Indonesia semakin sempit. Ketika mahasiswa—sebagai agent of change—dihalangi hanya untuk berjalan menuju monumen nasional, pertanyaan besar muncul: Untuk siapa ruang publik itu?
Apakah Bundaran HI milik negara yang bisa ditutup kapan saja? Atau milik rakyat yang berhak diisi dengan suara-suara kritis?
Langkah mahasiswa UI yang tetap berjalan kaki meski dihadang adalah simbol perlawanan damai. Mereka menolak didikte. Kini, mata publik tertuju ke Bundaran HI. Apakah polisi akan membubarkan paksa? Atau membiarkan aspirasi itu bergema di jantung ibu kota?
Satu hal pasti: Hari ini, Jakarta tidak hanya panas karena cuaca, tetapi juga karena gesekan antara kekuasaan dan rakyat yang menuntut keadilan.
Sumber: Konfirmasi Ketua BEM FH UI, Laporan Lapangan & Monitoring
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Achmad Efendi
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
