"Kalau Setengah Hati, Lebih Baik Mundur!" Bupati Sujiwo Beberkan Data Hitam Oknum Kades: Dari Pungli, Judi, hingga Narkoba
“Memang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi mereka menerima hak yang diberikan negara. Ada ketentuan regulasi yang harus dilaksanakan. Siapa yang luka, dialah yang perih.”
(H. Sujiwo, Bupati Kabupaten Kubu Raya)
KUBU RAYA | 31 Juli 2026 - Gelombang kejut kembali menghantam jajaran pemerintahan desa di Kabupaten Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, melontarkan peringatan keras dan terbuka kepada sejumlah oknum Kepala Desa (Kades) yang dinilai telah mengkhianati amanah sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.
Dalam pernyataan tegasnya pada Kamis (30/7/2026), Bupati Sujiwo mengungkapkan bahwa ia telah mengantongi data valid mengenai berbagai pelanggaran serius yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Pelanggaran itu tidak hanya sebatas kelalaian administratif, melainkan merambah ke tindak pidana seperti Pungutan Liar (Pungli), perjudian, hingga penyalahgunaan narkoba.
Daftar Hitam Oknum: Bukan Sekadar Isu, Tapi Fakta Lapangan
Bupati Sujiwo menegaskan bahwa status Kades sebagai pejabat publik yang digaji oleh negara mengharuskan mereka mematuhi seluruh regulasi, terlepas dari fakta bahwa mereka dipilih melalui mekanisme demokrasi langsung.
"Saya sudah punya datanya. Oknum kades ini banyak dan saya pantau. Saya tahu juga mana yang pungli, mana yang melakukan tindakan tidak terpuji, ada yang judi ketangkasan, narkoba. Ini nanti akan saya beberkan saja sekaligus," ungkap Sujiwo dengan nada serius.
Ia memberikan ultimatum tegas bagi mereka yang tidak memiliki komitmen penuh:
"Kalau setengah hati mengabdi pada negara, saya sarankan lebih baik mundur."
Targeted Warning: "Siapa yang Luka, Dialah yang Perih"
Meskipun pernyataannya terdengar keras, Sujiwo memastikan bahwa kritik ini tidak ditujukan kepada seluruh 109 Kepala Desa di Kubu Raya. Ia mengakui bahwa mayoritas aparatur desa masih bekerja dengan baik dan berintegritas. Peringatan ini khusus ditujukan kepada "oknum" yang telah mencoreng nama baik pemerintahan desa.
"Saya tidak menuduh semuanya, tetapi oknumnya itu ada. Saya hanya ingin mengajak membangun daerah secara bersama. Mudah-mudahan pernyataan saya ini sampai agar siapa yang luka maka dia yang perih," pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal jelas bahwa era "kebal hukum" di tingkat desa telah berakhir. Pemkab Kubu Raya siap mengambil langkah tegas, mulai dari sanksi administratif hingga proses hukum, bagi mereka yang terbukti melanggar.
Integritas Desa, Pondasi Pembangunan Daerah
Kepala Desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika pondasinya rapuh karena praktik korupsi kecil-kecilan (pungli) atau perilaku asusila (judi/narkoba), maka bangunan pembangunan daerah akan mudah roboh.
Langkah Bupati Sujiwo untuk "membeberkan data" adalah bentuk transparansi yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kepada para Kades: jadikan jabatan ini sebagai ladang amal, bukan lahan bisnis ilegal. Karena sejatinya, kekuasaan tanpa integritas hanyalah kesombongan yang menunggu waktu untuk dihancurkan oleh kebenaran.[]
Sumber: Pernyataan Pers Bupati Kubu Raya H. Sujiwo, Pantauan Lapangan Tim Homepublik.id, Data Pengaduan Masyarakat Desa, & Jurnaloneo, & Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Politik & Hukum Homepublik.id
Penulis: Wawa Redaksi Lokal Kubu Raya
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
