Menjaga Marwah Jam’iyah Nahdhatul Ulama dengan Menegakkan Supremasi Konstitusi, Bukan Persepsi Publik
“Kekuatan Nahdlatul Ulama sejak didirikan para muassis bukan terletak pada kultus terhadap individu, melainkan pada kokohnya tradisi keilmuan, adab, dan ketaatan terhadap mekanisme organisasi.”
(Muhammad Syaefiddin Suryanto, S.H., M.H.)
JAKARTA | 29 Juli 2026 - Menjelang gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), atmosfer politik internal organisasi tampak memanas. Berbagai pihak terlihat sibuk mengukur dan memamerkan kapasitas "jagoannya" di hadapan publik. Seolah-olah masa depan jam’iyah ditentukan oleh siapa yang paling pandai membangun persepsi, bukan siapa yang paling ikhlas berkhidmat.
Padahal, NU didirikan oleh para muassis bukan untuk menjadi arena adu kekuatan pribadi atau popularitas sesaat, melainkan sebagai wadah pengabdian, keikhlasan, dan perjuangan dalam merawat agama, bangsa, dan kemaslahatan umat. Fenomena "kampanye terbuka" ini justru berpotensi menggerus nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi pondasi keberlangsungan organisasi terbesar di Indonesia ini.
Adab di Atas Ego: Mengukur Diri Sebelum Mengukur Kiai
Yang lebih mengherankan, ada pihak-pihak yang begitu percaya diri mengukur kapasitas orang lain, padahal kapasitas dirinya sendiri belum tentu berada di atas standar yang ia tetapkan. Terlebih ketika objek penilaian adalah para kiai dan ulama yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dakwah, pendidikan, serta membesarkan NU dari akar rumput.
Barangkali yang perlu diukur terlebih dahulu bukan kapasitas orang lain, melainkan kerendahan hati diri sendiri. Sebab, menilai seorang kiai dengan nada sombong bukan hanya persoalan pelanggaran etika sosial, tetapi juga menunjukkan pudarnya adab dalam tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Dalam khazanah pesantren, ta’dzim (penghormatan) kepada guru dan ulama adalah pintu utama ilmu. Tanpa adab, klaim kompetensi hanyalah kebisingan tanpa makna.
Supremasi Konstitusi: Legitimasi Lahir dari Proses, Bukan Opini
Dalam perspektif hukum organisasi, polemik mengenai siapa yang paling layak memimpin sesungguhnya tidak boleh melampaui batas-batas konstitusi jam’iyah. NU telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai norma dasar yang mengatur mekanisme organisasi, termasuk penyelenggaraan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi.
Artinya, legitimasi kepemimpinan tidak dibangun melalui perang opini, pembentukan persepsi media, ataupun klaim sepihak mengenai kapasitas seseorang. Legitimasi lahir dari proses konstitusional yang dijalankan sesuai dengan ketentuan organisasi.
Dalam teori hukum organisasi dikenal prinsip constitutional supremacy, yakni bahwa konstitusi organisasi merupakan norma tertinggi yang mengikat seluruh anggota tanpa terkecuali. Prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan jam’iyah. Selama proses Muktamar diselenggarakan sesuai AD/ART dan tata tertib yang ditetapkan secara sah, maka hasilnya merupakan manifestasi kehendak organisasi (will of the organization) yang harus dihormati bersama.
Demokrasi NU: Musyawarah, Bukan Popularitas
Karena itu, setiap upaya menggiring opini publik untuk mendeligitimasi atau mengagungkan figur tertentu sebelum forum permusyawaratan mengambil keputusan patut disikapi secara bijaksana. Demokrasi dalam tubuh NU tidak dibangun di atas popularitas ala pemilihan umum negara, melainkan di atas:
1. Musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Penghormatan terhadap otoritas keilmuan ulama.
3. Kepatuhan kepada konstitusi organisasi.
4. Penerimaan lapang dada terhadap hasil keputusan Muktamar (taslim).
Marwah NU Ada pada Ketaatan, Bukan Kekerasan Suara
Pada akhirnya, marwah Nahdlatul Ulama tidak akan dijaga oleh mereka yang paling keras menyuarakan jagoannya, tetapi oleh mereka yang paling taat pada konstitusi jam’iyah, paling santun menjaga adab kepada para ulama, dan paling dewasa menerima hasil musyawarah.
Kita harus ingat, sejarah NU membuktikan bahwa organisasi ini tetap tegak meski menghadapi berbagai dinamika politik, karena fondasinya adalah ideologi Ahlussunnah wal Jama'ah yang moderat dan struktural. Mari kita jaga kemurnian Muktamar sebagai ruang suci pengambilan keputusan, bukan arena kontestasi kekuasaan yang vulgar.
Tentang Penulis:
Muhammad Syaefiddin Suryanto, S.H., M.H.
(Presiden KPMKB Nasional & Kader Muda Nahdlatul Ulama)
Sumber: Analisis Hukum Organisasi NU, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PBNU, Tradisi Keilmuan Pesantren, & Refleksi Kepemimpinan Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Opini & Agama Homepublik.id
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
