KANNI Kalbar Desak Kejagung Bongkar Akar Korupsi Bauksit PT QSS
PONTIANAK, KALBAR | 26 Mei 2026 – Penetapan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola bauksit di PT QSS (Quary Stone Samin) dinilai belum menyentuh inti permasalahan. Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Wilayah Kalimantan Barat, R. Hoesnan, secara tegas mendesak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk segera memperluas pusaran penyidikan.
Menurut R. Hoesnan, penetapan tersangka terhadap individu seperti "Aseng cs" hanyalah langkah awal yang bersifat permukaan. Ia menilai bahwa gurita korupsi komoditas strategis ini melibatkan jaringan korporasi yang sistematis dan pejabat tinggi negara yang bertindak sebagai "payung hukum" bagi operasional ilegal tersebut.
Desak Perluas Penyidikan: Dari Individu ke Sistem
R. Hoesnan mengungkapkan bahwa modus operandi dalam kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan kejahatan terstruktur yang telah berlangsung selama hampir satu dekade (2017–2025).
“Penetapan tersangka saat ini belum menyentuh akar masalah. Kami mendesak Jampidsus Kejagung untuk tidak berhenti di situ. Segera tetapkan korporasi lain yang terlibat, dan yang paling penting, kejar para pejabat tinggi yang menjadi pelindung atau 'payung hukum' dari operasional ilegal ini,” ujar R. Hoesnan dalam rilisnya, Senin (25/5/2026).
Ia menyoroti kejanggalan masif berupa volume pengerukan bauksit yang jauh melampaui koordinat izin sah. Data lapangan menunjukkan adanya eksploitasi besar-besaran di luar area konsesi resmi, yang mustahil dilakukan tanpa kolusi dan perlindungan dari oknum aparatur negara.
Bongkar Jaringan Tambang Ilegal Sistematis
KANNI Kalbar menekankan bahwa kasus PT QSS adalah contoh nyata bagaimana sumber daya alam nasional dirampok melalui skema korporasi yang rumit. Oleh karena itu, penyidikan harus difokuskan pada:
1. Jejak Keuangan Korporasi: Menelusuri aliran dana dari hasil penjualan bauksit ilegal ke rekening-rekening pribadi pejabat atau yayasan-yayasan tertentu.
2. Peran Pejabat Publik: Mengidentifikasi siapa saja di tingkat kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait yang memberikan izin diam-diam atau menutup mata terhadap pelanggaran batas wilayah tambang.
3. Korporasi Mitra: Menyelidiki perusahaan-perusahaan logistik, pengolahan, dan ekspor yang knowingly (dengan sadar) menerima pasokan bauksit dari area ilegal PT QSS.
“Ini bukan kasus kecil. Ini adalah perampokan negara yang sistematis. Jika hanya individu rendah yang dijadikan tersangka, maka keadilan substansial tidak akan pernah tercapai,” tegas R. Hoesnan.
Masa Depan Hukum Lingkungan & Ekonomi Nasional
R. Hoesnan juga mengingatkan bahwa kegagalan dalam mengusut tuntas kasus ini akan mengirimkan pesan buruk kepada investor dan masyarakat: bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli, dan kerusakan lingkungan bisa ditutupi dengan uang.
“Negara rugi triliunan rupiah, lingkungan hancur, masyarakat lokal tersingkir. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan biarkan kasus ini tenggelam seiring bergantinya pemerintahan. Kejagung harus tunjukkan gigi,” pungkasnya.
Publik kini menunggu langkah konkret Kejaksaan Agung. Apakah akan ada perluasan daftar tersangka yang mencakup nama-nama besar dan entitas korporasi, ataukah kasus ini akan berakhir sebagai "korbanisasi" beberapa oknum kelas menengah saja?[]
Sumber: Pernyataan Resmi KANNI Wilayah Kalimantan Barat
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Fathurrozi
Media: Homepublik.id|Media Nasional Terdepan
