“Praktik sebesar ini mustahil berjalan tanpa pembiaran. Jangan hanya sopir dan pelaku kecil yang ditangkap. Usut sampai ke dalangnya. Kalau ada oknum yang bermain di internal distribusi, harus dibongkar.”
(Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar)
PONTIANAK, KALBAR | 24 Mei 2026 – Gelombang kemarahan publik di Kalimantan Barat memuncak seiring terkuaknya dugaan praktik masif mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Modus penimbunan, distribusi ilegal, hingga dugaan suplai BBM bersubsidi ke aktivitas pertambangan liar kini tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administrasi biasa, melainkan potensi tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Badrut Tamam, AQ, Ketua Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Kriminal Khusus (Lidik Krimsus) Republik Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat, secara tegas mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), dan Polda Kalimantan Barat untuk segera turun tangan mengusut tuntas jaringan ini hingga ke akar-akarnya.
Dua Jalur Hukum: Pidana Umum & Korupsi
Badrut menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan BBM subsidi memiliki dimensi ganda. Secara umum, ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Migas. Namun, jika ditemukan adanya keterlibatan pejabat, oknum Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kerugian negara dalam jumlah besar akibat penyelewengan subsidi APBN, maka perkara ini masuk ranah tindak pidana korupsi.
Terlepas kejadian yang viral itu ada yang mengklaim bahwa itu video lama namun diedarkan kembali, tetapi hal itu tidak bisa ditampik bahwa yang demikian itu terjadi di Kalimantan Barat ini, dan ironisnya di Kalbar BBM masih menjadi perhatian utama.
“Subsidi BBM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Jika diselewengkan dalam skala industri atau tambang, kerugiannya fantastis. Ini bukan sekadar kesalahan prosedur, tapi pencurian uang rakyat,” tegas Badrut.
Oleh karena itu, ia mendesak Jampidsus mengambil alih penyelidikan jika indikasi korupsi dan keterlibatan oknum internal distributor terbukti kuat.
Modus Operandi: Dari Jerigen hingga Tambang Ilegal
Investigasi lapangan menunjukkan pola yang sistematis:
1. Pembelian Massal: Pembelian solar subsidi menggunakan jerigen eceran maupun kendaraan tangki modifikasi di SPBU-SPBU tertentu.
2. Permainan SPBU: Kolusi antara oknum petugas SPBU dengan pengepul ilegal untuk memanipulasi data penjualan.
3. Suplai ke Tambang: Dugaan kuat bahwa BBM subsidi dialirkan secara ilegal ke kawasan industri dan lokasi pertambangan (baik legal maupun ilegal) di pedalaman Kalbar. Hal ini didukung oleh beredarnya video viral yang menampilkan kendaraan pengangkut BBM melintas di jalan tanah merah menuju area tambang.
4. Pola premanisme dalam pengisian: Pola ini kerap dijumpai disejumlah SPBU di Kalimantan Barat, pembelian BBM bersubsidi berupa solar dibeli dengan harga tinggi, mulai 8 ribu hingga 13 ribu perliter dengan melalui preman.
Tanggung Jawab Pimpinan Pertamina Dipertanyakan
Badrut menilai mustahil praktik sebesar ini berlangsung lama tanpa adanya pembiaran atau lemahnya pengawasan dari pihak pengelola rantai pasok, yaitu PT Pertamina (Persero). Oleh sebab itu, ia menuntut pertanggungjawaban moral dan administratif dari pimpinan regional hingga pusat.
“Pimpinan Pertamina diminta bertanggung jawab dan membuka secara transparan alur distribusi BBM subsidi di Kalbar. Publik berhak tahu apakah ada kebocoran sistem atau memang ada ‘orang dalam’ yang bermain,” ujarnya.
Badrut menekankan bahwa penangkapan terhadap sopir tangki atau pengepul kecil hanyalah "kulit" dari masalah ini. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembongkaran terhadap aktor intelektual dan jaringan perlindungan yang memungkinkan mafia ini beroperasi leluasa.
Desakan Kepada Polda Kalbar dan Kejati, Jampidsus: Tegas dan Transparan
Lidik Krimsus RI Kalbar secara resmi meminta Kejaksaan Agung untuk:
1. Audit Mendadak: Melakukan audit forensik terhadap aliran BBM subsidi di seluruh SPBU dan agen resmi di Kalimantan Barat.
2. Usut Aliran Dana: Menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang menghubungkan pengepul ilegal dengan oknum pejabat atau pegawai BUMN.
3. Perlindungan Saksi: Melindungi warga atau whistleblower yang berani melaporkan praktik mafia BBM ini dari ancaman intimidasi, bukan malah menakut-nakuti pemberitaan yang viral tentang video tersebut.
Masyarakat Kalimantan Barat kini menatap dengan harapan pada langkah tegas Jampidsus. Setelah bertahun-tahun menderita akibat kelangkaan solar subsidi sementara tambang-tambang besar seemingly kebanjiran BBM murah, rakyat ingin melihat keadilan ditegakkan.
Akankah Polda Kalbar dan Kejati melalui Jampidsus menjawab tantangan ini dengan membongkar sarang mafia BBM di Bumi Lancang Kuning? Ataukah kasus ini akan kembali tenggelam dalam birokrasi yang berbelit?[]
Sumber: Pernyataan Resmi Lidik Krimsus RI & Laporan Lapangan
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Wawa
Media: Homepublik.id|Media Nasional Terdepan
