KSP Dudung Abdurachman Bantah Punya "Dapur MBG", Akui Hanya Perantara Pesantren saja
“Saya dekat dengan pesantren, bukan dengan proyek. Saya hanya mempertemukan kebutuhan santri dengan program negara. Jika itu disalahartikan sebagai ikut makan dari anggaran, itu fitnah yang keji.”
Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)
JAKARTA | 11 Juni 2026 - Gelombang panas politik semakin memanas di lingkaran istana. Setelah nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, disebut-sebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya terkait skandal korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sang jenderal akhirnya angkat bicara.
Dalam konferensi pers singkat usai menerima audiensi Kepala BGN periode baru, Nanik S Deyang, di Kantor KSP, Jakarta, pada Rabu (10/6/2026), Dudung menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan bisnis atau kepemilikan atas satuan pelayanan (dapur) MBG. Ia membantah keras tuduhan bahwa ia memanfaatkan posisinya untuk mengeruk keuntungan dari program strategis nasional tersebut.
Klarifikasi: Sekadar "Jembatan" bagi Pesantren
Dudung menjelaskan bahwa keterlibatan namanya bermula dari permintaan sejumlah pengurus pondok pesantren (ponpes) yang ingin menjadi penerima manfaat program MBG. Mengingat kedekatannya dengan kalangan ulama dan pesantren, ia diminta membantu memfasilitasi administrasi.
"Saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren, seperti Abah Junaidi dan Ustaz Iskandar, yang menyampaikan kepada saya bahwa ada program MBG ini. Mereka ingin pesantrennya menjadi sasaran penerima manfaat karena jumlah santrinya besar, ada yang 4.000 hingga 5.000 jiwa," jelas Dudung.
Menurut Dudung, perannya hanyalah sebagai penghubung (perantara) administratif. Ia meneruskan informasi kesiapan pesantren tersebut kepada Dadan Hindayana, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala BGN.
"Saya sampaikan ke Pak Dadan, 'Pak, ini ada pesantren yang sudah siap secara administrasi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)'. Ya sudah, nanti diatur secara administrasi oleh BGN. Saya tidak terlibat dalam pengadaan, konstruksi, apalagi pengelolaan dananya," tegasnya.
Nama Besar di Tengah Badai Korupsi BGN
Klarifikasi Dudung muncul di tengah makin banyaknya nama pejabat tinggi negara yang terseret dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Sebelumnya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lodewyk Pusung serta Sony Sanjaya, telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung.
Sony Sanjaya, dalam statusnya sebagai justice collaborator, dikabarkan menyebut lebih dari 20 nama, termasuk pejabat pemerintah, anggota DPR, dan aparat penegak hukum. Nama Dudung mencuat karena diduga memiliki kedekatan dengan beberapa pihak yang memenangkan proyek atau mendapatkan hak kelola dapur MBG.
Namun, Dudung bersikeras bahwa pertemuannya dengan Dadan murni bersifat koordinasi program, bukan transaksi bisnis. "Jika setiap orang yang memperkenalkan satu instansi ke instansi lain dituduh korupsi, maka tidak ada lagi birokrasi yang bisa berjalan. Ini adalah distorsi fakta," tambahnya.
Reaksi Publik: Skeptisisme Tinggi
Meski Dudung memberikan penjelasan logis, respons publik di media sosial terbelah. Sebagian masyarakat menerima alasan tersebut sebagai bentuk koordinasi lintas lembaga yang wajar. Namun, sebagian besar lainnya menyuarakan skeptisisme tinggi.
"Di negara ini, 'perantara' sering kali adalah kode halus untuk 'makelar proyek'. Rakyat ingin bukti transparansi, bukan sekadar penjelasan verbal," ucap seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Kritikus juga menyoroti pola yang sama berulang kali: pejabat tinggi merasa "bersih" karena tidak memegang uang secara langsung, padahal pengaruh mereka (lobbying) sangat menentukan siapa yang mendapat proyek. Dalam konteks MBG yang anggarannya mencapai triliunan rupiah, setiap intervensi dari level KSP seharusnya dicatat dan diaudit secara ketat.
Tantangan Bagi Kejagung: Usut Tuntas Tanpa Tebang Pilih
Kasus ini menjadi ujian berat bagi Kejaksaan Agung (Kejagung). Publik menuntut agar penyelidikan tidak berhenti pada Dadan, Lodewyk, dan Sony saja. Jika ada indikasi bahwa "perantara" seperti Dudung atau pejabat lain menerima imbalan (baik berupa uang, jabatan, atau fasilitas) atas rekomendasi mereka, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Pengamat hukum pidana, Prof. Topo Santoso, menyatakan, "Posisi KSP sangat strategis. Jika terbukti ada quid pro quo (ada give and take) dalam rekomendasi tersebut, maka unsur penyalahgunaan wewenang bisa terpenuhi. Kejagung harus memeriksa aliran dana dan komunikasi intensif antara KSP, BGN, dan vendor/pengelola dapur."
Waktu Akan Menjawab, Kebenaran akan mencari Jalannya Sendiri
Dudung Abdurachman menutup keterangannya dengan kalimat tegas: "Biarkan waktu dan hukum yang menjawab. Saya siap diperiksa jika diperlukan, karena saya tidak punya sesuatu untuk disembunyikan."
Namun, bagi rakyat Indonesia yang lelah melihat drama saling tuduh antar-elit, kata-kata saja tidak cukup. Mereka menunggu bukti konkret: transparansi data penerima proyek MBG, audit forensik atas setiap rekomendasi pejabat, dan ketegasan penegak hukum.
Apakah Dudung benar-benar hanya "jembatan kebaikan" bagi pesantren? Ataukah ada celah gelap di balik pintu koordinasinya? Seperti kata pepatah, biarkan waktu yang menjawab dengan terang benderang. Namun, rakyat tidak ingin menunggu terlalu lama, sementara uang mereka terus dikorupsi.[]
Sumber: Konferensi Pers Kantor Staf Presiden (KSP), Rilis Kejagung, & Analisis Hukum
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Khoirun Nisa
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
