BEM UI Serukan Aksi Massal di Bundaran HI, Tagih Keadilan Ekonomi & Hukum
“Reformasi tidak boleh mati. Jika hari ini kami diam, maka besok kemiskinan dan ketidakadilan akan semakin menjadi raja. Kami turun bukan untuk rusuh, tapi untuk menyadarkan.”
(Juru Bicara Aliansi BEM UI)
JAKARTA | 11 Juni 2026 - Jakarta bersiap menghadapi gelombang baru. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), bersama koalisi mahasiswa se-Indonesia, serikat buruh, dan elemen masyarakat sipil, secara resmi menyerukan aksi massal bertajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut?" yang akan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Seruan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah respons kolektif terhadap apa yang mereka sebut sebagai "krisis multidimensi" yang melanda bangsa: dari daya beli yang anjlok, nilai tukar rupiah yang melemah, hingga penegakan hukum yang dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dengan dresscode hitam-hitam, massa direncanakan berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di Lapangan Parkir FISIP UI sebelum melakukan long march menuju Bundaran HI.
Tiga Tuntutan Utama: Ekonomi, Hukum, dan Kedaulatan Rakyat
Dalam rilis resminya yang viral di media sosial, BEM UI menggarisbawahi tiga poin kritis yang menjadi pemicu aksi ini:
1. Krisis Ekonomi & Daya Beli yang Terjepit
Mahasiswa menyoroti realitas pahit di lapangan: harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sementara upah buruh stagnan. Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim sebagai solusi, justru dianggap membebani anggaran tanpa menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural.
"Rakyat disuruh berhemat, tapi pejabat tetap boros. Subsidi dipotong, tapi proyek mercusuar terus berjalan. Ini bukan ekonomi kerakyatan, ini ekonomi oligarki," ujar salah seorang koordinator lapangan.
2. Penegakan Hukum yang Dipertanyakan
Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan oknum pejabat tinggi, termasuk dugaan skandal di Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyalahgunaan dana sosial lainnya, telah memicu kekecewaan mendalam. Masyarakat merasa bahwa hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara "para elit" seolah kebal hukum.
"Kami menuntut Kejaksaan Agung dan KPK untuk bekerja tanpa takut. Jangan ada lagi tebang pilih. Jika ada pejabat yang mencuri uang rakyat, beri mereka rompi oranye, bukan jabatan baru," tegas seruan tersebut.
3. Demokrasi yang Tersandera
BEM UI juga mengkritik makin sempitnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang dibuat tanpa konsultasi memadai dengan rakyat, melainkan lebih banyak mendengar suara lobbyist dan korporasi.
Solidaritas Lintas Sektor: Mahasiswa, Buruh, & Rakyat
Yang membuat aksi 12 Juni ini berbeda adalah solidaritas lintas sektor. Tidak hanya mahasiswa, ribuan buruh dari berbagai federasi serikat pekerja juga dinyatakan siap bergabung. Mereka membawa tuntutan terkait perlindungan hak kerja, penolakan terhadap outsourcing yang merugikan, dan jaminan kesejahteraan.
Selain itu, kelompok masyarakat sipil, termasuk LSM anti-korupsi, organisasi lingkungan, dan komunitas korban ketidakadilan agraria, juga akan hadir. Ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap kondisi nasional telah menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan kampus.
Respons Pemerintah & Polri: Siaga atau Dialog?
Hingga malam ini, belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara atau kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait seruan aksi tersebut. Namun, sumber internal kepolisian menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya telah menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan jalannya aksi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Endra Zulpan, menghimbau agar aksi berlangsung secara damai dan konstitusional. "Kami menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, kami tidak akan toleransi tindakan anarkis, provokasi, atau perusakan fasilitas umum. Mari kita jaga Jakarta tetap kondusif," ujarnya.
Sementara itu, beberapa anggota DPR dari fraksi oposisi menyatakan dukungan moral terhadap aspirasi mahasiswa, sambil mendesak pemerintah untuk segera membuka dialog terbuka. "Jangan dijawab dengan represif. Dengarkan keluh kesah mereka. Itu adalah suara rakyat yang sah," kata seorang anggota Komisi III DPR RI.
Perdebatan di Media Sosial: Kontrol Sosial atau Provokasi?
Seruan aksi ini memicu debat hangat di jagat maya.
* Kubu Pendukung: Menganggap aksi ini sebagai bentuk kontrol sosial yang vital dalam demokrasi. Mereka percaya bahwa tanpa tekanan dari jalan raya, pemerintah akan terus abai terhadap penderitaan rakyat.
* Kubu Kritikus: Menilai bahwa kritik harus disertai solusi konstruktif, bukan hanya demo. Sebagian juga khawatir aksi ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menciptakan kerusuhan dan ketidakstabilan politik.
Namun, BEM UI menegaskan bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, tertib, dan bersih. Mereka bahkan menyiapkan tim medis dan tim hukum mandiri untuk memastikan keamanan para demonstran.
Ujian Bagi Demokrasi Indonesia
Aksi 12 Juni 2026 akan menjadi ujian penting bagi kematangan demokrasi Indonesia. Apakah pemerintah akan merespons dengan dialog dan kebijakan yang pro-rakyat? Ataukah akan memilih jalan represi dan pengabaian yang berpotensi memperlebar jurang kepercayaan?
Bagi mahasiswa, buruh, dan rakyat yang akan turun ke jalan, ini bukan sekadar soal politik. Ini soal nasib: apakah anak-anak mereka bisa makan layak, apakah hukum akan adil, dan apakah masa depan Indonesia masih menjanjikan.
Bundaran HI akan menjadi saksi. Akankah ia menjadi simbol kemenangan rakyat atas ketidakadilan? Atau sekadar catatan sejarah lain dari suara yang diteriakkan namun tak didengar?
Kita nantikan Jumat esok. Karena di sana, denyut nadi bangsa sedang berdetak kencang.[]
Sumber: Rilis Resmi BEM UI, Konfirmasi Lapangan
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Achmad Efendi
Media: Homepublik.id | Media Nasional Terdepan
