21 Ribu Motor Listrik Menumpuk di Gudang
“Satu triliun rupiah uang rakyat hangus bukan karena dimakan, tapi karena ‘dikendarai’ oleh hantu birokrasi. Motor listrik menumpuk, anak-anak kelaparan?”
(Desakan Publik & Aktivis Anti-Korupsi)
JAKARTA | 7 Juni 2026 - Kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, semakin menghebohkan publik. Setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya, fakta baru yang mencengangkan terungkap: sebanyak 21.000 unit motor listrik yang dialokasikan untuk distribusi logistik MBG ternyata menumpuk tak terpakai di berbagai gudang penyimpanan di seluruh Indonesia.
Nilai pengadaan armada kendaraan listrik tersebut diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Uang raksasa ini kini dipertanyakan keberadaannya: apakah benar-benar digunakan untuk membeli motor, atau hanya menjadi alat pencucian dana (money laundering) melalui proyek fiktif?
Fakta Lapangan: Gudang Penuh, Jalanan Kosong
Berdasarkan penelusuran lapangan dan dokumen pengadaan yang diperoleh Homepublik.id, ribuan motor listrik merek lokal (yang diduga memiliki koneksi dengan oknum pejabat BGN) telah dikirim ke gudang-gudang logistik di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar sejak akhir 2025. Namun, hingga Juni 2026, sebagian besar unit tersebut belum pernah didistribusikan kepada kurir atau relawan MBG.
“Kami menemukan tumpukan motor listrik yang masih terbungkus plastik di gudang sewa di Cikarang. Faktur pembelian sudah cair 100%, tapi barangnya tidak pernah keluar. Ini indikasi kuat mark-up harga atau bahkan pengadaan fiktif parsial,” ungkap seorang whistleblower dari internal kementerian yang enggan disebutkan namanya.
Jika dihitung rata-rata, harga per unit motor listrik tersebut berkisar antara Rp45–50 juta, jauh di atas harga pasar untuk motor listrik sejenis yang hanya berkisar Rp25–30 juta. Selisih inilah yang diduga menjadi “lahan basah” bagi para oknum.
Anggaran Rp1 Triliun: Untuk Siapa?
Total anggaran pengadaan 21.000 unit motor listrik ini mencapai Rp1,05 triliun. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk:
1. Membeli 35.000–40.000 unit motor listrik dengan harga pasar wajar.
2. Atau, mengalihkan dana selisih (mark-up) sebesar ratusan miliar rupiah langsung ke piring makan anak-anak sekolah.
Namun, kenyataannya, anak-anak penerima MBG justru sering mengeluhkan porsi makanan yang minim dan kualitas gizi yang rendah. Sementara itu, oknum pejabat menikmati kemewahan dari selisih harga kendaraan yang tidak pernah mereka kendarai.
“Ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Uang untuk makan anak-anak dicuri dengan dalih ‘efisiensi logistik’ lewat pengadaan motor mahal yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di gudang,” tegas aktivis pemantau anggaran, Rina Sari.
Keterlibatan Dadan Hindayana & Jaringan Vendor
Penyidik KPK menemukan bahwa pengadaan motor listrik ini dilakukan melalui proses tender yang direkayasa. Beberapa vendor pemenang tender diketahui memiliki hubungan kekerabatan atau bisnis dengan lingkaran dalam Dadan Hindayana dan mantan Wakil BGN, Lodewyk Pusung.
Salah satu modus yang diduga kuat adalah:
1. Tender Terarah: Spesifikasi teknis motor dibuat sedemikian rupa sehingga hanya vendor tertentu yang bisa menang.
2. Mark-Up Harga: Harga beli dinaikkan 50–70% dari harga pasar.
3. Kickback: Selisih harga dikembalikan ke oknum pejabat dalam bentuk komisi tunai atau aset lain.
4. Penimbunan: Barang tidak didistribusikan secara maksimal untuk menghindari audit fisik yang ketat, atau memang sengaja dibiarkan menumpuk karena fokusnya adalah pada aliran dana, bukan fungsi barang.
Desakan Publik: Audit Total & Penyitaan Aset
Publik mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk:
1. Audit Fisik Total: Menghitung jumlah pasti motor listrik yang ada di gudang vs yang tercatat di laporan keuangan BGN.
2. Usut Tuntas Vendor: Menyita aset perusahaan vendor yang terlibat dan memeriksa aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi pejabat.
3. Pertanggungjawaban Menteri: Memanggil Menteri terkait yang menandatangani kontrak pengadaan senilai Rp1 triliun tersebut. Apakah mereka lalai atau ikut bermain?
Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar, Badrut Tamam. AQ, juga turut bersuara:
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini adalah grand corruption yang menggunakan kedok program sosial. Kami akan bantu masyarakat memantau aset-aset hasil korupsi ini. Jangan biarkan Rp1 triliun itu hilang begitu saja.”
Epilog: Malu Pada Anak-Anak
Sementara para pejabat sibuk membela diri dan saling tuduh di ruang sidang, ribuan anak Indonesia masih menunggu janji gizi yang belum juga terpenuhi. Ironisnya, di gudang-gudang mewah, 21.000 motor listrik terbaring sunyi, menjadi monumen bisu atas keserakahan yang memakan masa depan bangsa.
Apakah KPK akan berani menyita semua motor ini dan melelangnya untuk menambah dana MBG? Ataukah motor-motor ini akan “hilang” seiring dengan hilangnya bukti-bukti lain? Rakyat sedang menonton.[]
Sumber: Dokumen Pengadaan Internal, Whistleblower, & Konfirmasi Lapangan Homepublik.id
Editor: Tim Redaksi Homepublik.id
Penulis: Wawa
Media: Homepublik.id|Media Nasional Terdepan
