JAKARTA, 13 Mei 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka nol persen pada akhir tahun 2026. Strategi ini tidak hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos) sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga mempercepat program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat miskin mampu mandiri dan tidak bergantung pada bantuan negara secara terus-menerus.
Dalam keterangannya, Cak Imin—sapaan akrab Muhaimin Iskandar—menjelaskan bahwa bansos tetap menjadi instrumen vital untuk menahan laju kemiskinan dan melindungi kelompok rentan dari guncangan ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa bansos bukanlah solusi akhir.
"Bansos jadi salah satu cara pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Selain itu juga dilakukan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat miskin tidak bergantung pada bantuan jangka panjang," ujar Muhaimin, sebagaimana dikutip dari unggahan media sosialnya, Rabu (13/5/2026).
Dua Pilar Penanganan Kemiskinan
Pemerintah melalui Kemenko PMK menjalankan dua pendekatan paralel dalam strategi pengentasan kemiskinan:
1. Perlindungan Sosial (Bansos): Bertujuan memberikan jaring pengaman bagi masyarakat paling bawah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Program ini bersifat quick response untuk mencegah jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Fokus pada peningkatan kapasitas dan akses modal bagi masyarakat miskin produktif. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, serta integrasi pasar digital. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi sehingga penerima bansos dapat "lulus" dari daftar penerima bantuan karena sudah memiliki penghasilan yang stabil.
Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026
Target menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada akhir 2026 merupakan ambisi besar yang memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan minimum.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperketat validasi data sasaran bantuan (seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) untuk memastikan tepat sasaran. Selain itu, akselerasi program-program padat karya tunai dan pengembangan potensi lokal di daerah tertinggal juga akan digenjot.
"Tantangannya adalah memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi benar-benar menyentuh akar rumput dan berkelanjutan. Kita tidak ingin masyarakat hanya menerima ikan, tetapi harus diajari memancing dan diberi akses ke kolam ikannya," tambah Muhaimin.
Tanggapan Pengamat
Pengamat kebijakan publik menilai target nol persen kemiskinan ekstrem sangat mungkin dicapai jika eksekusi di lapangan konsisten. Namun, mereka mengingatkan pentingnya monitoring dan evaluasi yang ketat untuk mencegah kebocoran dana dan memastikan program pemberdayaan tidak sekadar formalitas.
"Kunci utamanya ada pada sinergi antara bantuan tunai yang cepat cair dengan pendampingan usaha yang intensif. Tanpa pendampingan, bansos hanya akan menjadi konsumsi sesaat," ujar Dr. Bambang Widianto, pakar ekonomi kerakyatan.
Dengan strategi ganda ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia menjelang akhir periode pemerintahan saat ini.[]
Sumber: Pers Kemenko PMK
Editor: Tim Redaksi Ekonomi
Penulis: Anisa
Media: Homepublik.id|Media Nasional Terdepan
